Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membuka peluang baru bagi penyediaan hunian rakyat setelah mengusulkan pemanfaatan lahan negara seluas 45 hektare di Kota Depok. Lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital yang selama ini tidak dimanfaatkan itu dinilai layak dijadikan kawasan pembangunan sekitar 170 ribu unit rumah rakyat.
Meutya menjelaskan, ide tersebut muncul usai Kemkomdigi menata ulang aset negara dan menemukan area yang berpotensi besar untuk kepentingan publik.
“Ada aset negara yang idle. Ini bisa dimanfaatkan menjadi hunian yang layak bagi masyarakat melalui program-program Bapak Presiden. Letaknya strategis dan sangat potensial,” ujar Meutya dalam keterangan yang dikutip, Rabu, 11 Maret 2026.
Ia menambahkan kawasan tersebut bahkan mampu menampung hingga setengah juta warga jika dikembangkan secara terintegrasi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Stabilitas Kebutuhan Pokok Jelang Lebaran
Langkah Kemkomdigi itu mendapat apresiasi penuh dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Maruarar menyebut inisiatif Meutya merupakan kontribusi nyata dalam mempercepat pemerataan hunian layak.
“Saya sangat berbahagia Ibu Meutya punya inisiatif menyerahkan lahan kementerian yang cocok dijadikan perumahan rakyat di Depok. Ini langkah besar untuk masyarakat,” ujar Maruarar.
Ia mengungkapkan tim Kementerian PKP dan Kemkomdigi telah meninjau lokasi dan memastikan kesiapan awal lahan untuk pembangunan.
“Kami sudah berkoordinasi dan meninjau langsung. Secara prinsip, lahan tersebut siap mendukung program rumah rakyat,” tegasnya.
Saat ini pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tengah membahas mekanisme pengalihan aset serta menyiapkan skema pembangunan agar proyek dapat segera direalisasikan.
“Kami ingin cepat, tetapi tetap tertib aturan. Skema teknisnya sedang dimatangkan,” kata Maruarar menutup pernyataan.
Editor: Redaktur TVRINews
