Pemerintah tengah menyiapkan rancangan regulasi baru untuk memperkuat sektor perumahan nasional. Menurut Maruarar Sirait Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perumahan.
RUU tersebut dirancang untuk mengatur berbagai aspek penting dalam ekosistem perumahan nasional, mulai dari penyediaan lahan hingga pembiayaan hunian bagi masyarakat.
“Pak Hashim sudah setuju semua dan kita umumkan kita sudah siap membuat RUU Perumahan. Mohon doanya bagi semua,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (10/3/2026), merujuk pada Hashim Djojohadikusumo yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI.
Ia mengklaim bahwa RUU tersebut disiapkan untuk mendukung penyelesaian persoalan di sektor perumahan yang mencakup pengaturan soal lahan dan pembiayaan.
“Kita atur semua. Soal lahan, soal pembiayaan, soal segala macam hal kita akan bahas di situ,” ujarnya dilansir dari Antara.
Ia juga menyebut pemerintah akan segera menyusun rancangan regulasi di bidang perumahan secara cepat guna memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem perumahan nasional.
Ara meyakini proses penyusunan hingga pembahasan regulasi tersebut dapat berlangsung lancar dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama Komisi V yang menangani bidang infrastruktur dan perumahan.
“Saya optimis undang-undang ini bisa dibuat, dan semoga ke depan berjalan dengan adil dan benar bagi kepentingan rakyat Indonesia,” tambahnya.
Regulasi ini turut mendorong upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional dan mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Kita memang harus kompak dan bersatu karena saya percaya tidak ada super man, yang ada adalah super team,” tandasnya. (ant/mar/saf/ipg)
