JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan 2.000 jemaah umrah sempat tertahan atau telantar (stranded) dalam proses kepulangan dari Tanah Suci ke Indonesia.
Kendala ini terjadi pada penerbangan transit dari Arab Saudi ke negara Timur Tengah lain yang terdampak konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
"Yang sempat terjebak itu saya enggak tahu persis datanya belum ada update. Tapi terakhir sudah kembali, karena ada stranded kan, terdampar. Itu ada sekitar 2.000-an yang berangkat," kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Baca juga: Jemaah Umrah Indonesia Tertahan di Arab Saudi, Kemenhaj Kawal Proses Kepulangan
Dahnil mengungkapkan, kendala serupa tidak terjadi pada jemaah dengan penerbangan langsung (direct) dari Arab Saudi ke Indonesia.
"Kalau ada pesawat direct itu biasanya bisa langsung. Nah, (kalau) transit kemudian harga tiketnya mahal, akhirnya mereka terpaksa banyak yang terhenti sementara di sana untuk mencari tiket yang bisa dijangkau," ucapnya.
Adapun saat ini, jemaah umrah yang menjalani ibadah di Mekkah dan Madinah mencapai 43.000 orang.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyusun berbagai upaya dan skenario dalam penyelenggaraan haji yang dijadwalkan dimulai pada April mendatang.
Baca juga: Imbas Konflik Timur Tengah, Sejumlah Jemaah Umrah Tertahan di Madinah gara-gara Tiket Transit Qatar
Ia pun menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dalam merumuskan langkah-langkah tersebut.
Jika tidak ada kendala, keberangkatan kloter pertama haji akan terlaksana pada 22 April.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” kata Dahnil.
Setidaknya, ada beberapa skenario yang disiapkan meliputi pemilihan rute penerbangan yang lebih aman hingga opsi penundaan keberangkatan apabila kondisi dinilai berpotensi membahayakan jemaah.
Baca juga: 158 Jemaah Umrah Alami Penundaan Kepulangan Imbas Konflik Timur Tengah
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” ujar Dahnil.
Selain itu, pemerintah juga terus menjalin koordinasi intensif lintas kementerian untuk memastikan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan aman.
"Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” kata Dahnil.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
