Sejarah kekuasaan hampir tidak pernah berdiri telanjang. Ia sering dibungkus cerita, simbol, dan mitos yang berfungsi sebagai penopang legitimasi.
Di Nusantara, kekuasaan raja dibangun melalui narasi ilahi: penguasa diposisikan sebagai wakil langit, titisan dewa, atau pemegang mandat kosmis. Kekuasaan lalu menjadi sakral, jauh dari jangkauan kritik, dan nyaris tak tersentuh oleh pertanyaan rasional.
Dalam struktur politik Majapahit dan Mataram, mitologi, kosmologi, dan tata pemerintahan menyatu dalam satu sistem makna yang saling menguatkan. M. C. Ricklefs (2008) dalam A History of Modern Indonesia menunjukkan bahwa legitimasi kosmologis bukan sekadar ekspresi spiritual, melainkan strategi politik yang efektif untuk menciptakan stabilitas, kepatuhan, dan keteraturan sosial.
Kekuasaan, sejak awal, selalu membutuhkan cerita. Dan cerita itu hampir tak pernah netral: ia bekerja menguntungkan penguasa, sekaligus meminggirkan suara rakyat.
Ketika dunia bergerak ke era modern, kebohongan tidak lenyap, ia hanya berganti wajah. Mitos dewa digantikan propaganda sistematis; kesakralan simbolik bergeser menjadi rasionalitas administratif. Kekuasaan tampil lebih halus, lebih rapi, dan lebih “ilmiah”, tetapi logikanya tetap sama: mengendalikan cara berpikir publik.
Václav Havel (1978) dalam The Power of the Powerless menyebut ini sebagai normalisasi kebohongan sebuah kondisi ketika dusta tidak lagi terasa sebagai dusta, karena ia telah menjadi bagian dari sistem yang dianggap wajar.
Kekuasaan tidak perlu lagi menindas secara kasar; ia cukup mengatur bahasa, simbol, hukum, dan institusi. Media, birokrasi, dan regulasi menjadi instrumen kontrol yang bekerja secara senyap.
Dalam konteks ini, Noam Chomsky (1988) melalui Manufacturing Consent menunjukkan bagaimana persetujuan publik tidak lahir secara alami, melainkan diproduksi melalui penyaringan informasi, pembingkaian narasi, dan seleksi fakta. Kekuasaan tidak lagi bergantung pada rasa takut semata, tetapi pada pembentukan kesadaran.
Kebohongan kekuasaan tidak pernah hidup sendirian. Ia membutuhkan partisipasi sosial agar tetap bertahan. Sistem dusta hanya stabil jika masyarakat ikut “hidup di dalamnya”. Banyak orang sebenarnya menyadari bahwa realitas yang disajikan negara atau media tidak sepenuhnya benar.
Namun demi rasa aman, stabilitas sosial, dan kenyamanan hidup, mereka memilih diam. Di sinilah kebohongan berubah menjadi praktik kolektif. Ia tidak lagi semata milik negara, tetapi menjadi kebiasaan sosial yang direproduksi bersama.
Kepatuhan tidak selalu lahir dari keyakinan ideologis; sering kali ia tumbuh dari rutinitas tunduk, dari adaptasi, dari kelelahan untuk melawan, dan dari keinginan sederhana untuk “hidup normal”.
Dalam konteks Indonesia, pola ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berakar dari sistem feodal kerajaan dan bertransformasi dalam negara modern. Jika dulu raja memerintah lewat simbol sakral, kini negara memerintah lewat regulasi dan prosedur administratif. Bentuknya berubah, tetapi logikanya tetap: kekuasaan bekerja melalui normalisasi.
Kontrol tidak selalu terlihat sebagai paksaan, tetapi hadir sebagai kebiasaan hidup. Aturan, formulir, prosedur, dan administrasi membentuk tubuh sosial yang patuh. Kekuasaan tidak selalu menghukum; sering kali ia “mendidik” agar patuh. Kepatuhan lalu terasa alamiah, bukan dipaksakan.
Masalah kontemporer terletak pada manipulasi kebenaran. Data ekonomi, statistik sosial, dan narasi pembangunan dipoles agar tampak indah dan meyakinkan. Angka menjadi legitimasi, grafik menjadi pembenaran, laporan menjadi simbol kemajuan. Namun pengalaman hidup warga sering tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi resmi.
Realitas sosial tertinggal di belakang statistik. Kebohongan modern tidak selalu berbentuk dusta langsung; ia hadir sebagai seleksi fakta, pengaburan konteks, dan penyederhanaan kompleksitas sosial. Yang dihapus bukan kebenaran, tetapi kerumitan realitas.
Akar persoalan tetap sama: relasi kuasa yang timpang. Elite menguasai informasi, simbol, dan saluran komunikasi, sementara publik hanya unggul secara jumlah, bukan dalam penguasaan narasi. Di titik inilah relevansi gagasan Pierre Bourdieu (1991) dalam Language and Symbolic Power menjadi jelas. Bahasa tidak pernah netral; ia adalah alat kekuasaan.
Melalui framing media, realitas dibentuk; komunikasi politik berubah menjadi industri citra; dan kekuasaan tidak hanya mengatur kebijakan, tetapi memproduksi persepsi. Perlahan, realitas sosial tersingkir oleh panggung simbolik yang lebih mementingkan citra daripada fakta.
Karena itu, kebohongan kekuasaan bukan sekadar persoalan moral, melainkan persoalan struktural. Ia adalah strategi legitimasi. Kekuasaan selalu membutuhkan pembenaran, selalu membangun cerita, selalu menciptakan simbol, dan selalu memproduksi “kebenaran” yang tampak alami.
Tradisi, data, narasi, bahkan bahasa sehari-hari bisa menjadi alat normalisasi. Kebohongan menjadi halus, cerdas, dan sistemik.
Masalahnya siapa yang mengontrolnya dan untuk siapa ia bekerja. Tantangan utama bukan menghapus kekuasaan, tetapi mengawasinya. Harapan bukan optimisme kosong, melainkan keberanian moral untuk hidup dalam kebenaran.
Kebenaran bukan sekadar fakta, tetapi sikap. Kesadaran publik adalah energi politik paling mendasar. Di sanalah masa depan demokrasi bertumpu: bukan pada simbol, bukan pada citra, tetapi pada keberanian kolektif untuk tidak hidup dalam kebohongan.
Perlawanan terhadap dusta kekuasaan tidak selalu harus formal dan institusional. Ia bisa lahir dari ruang budaya. Seni publik, sastra, film, musik, mural, dan budaya populer memiliki daya kritik yang kuat. Ia bekerja lewat emosi, simbol, dan pengalaman sehari-hari.
Narasi tandingan tidak harus kaku dan akademik. Ia bisa membumi, sederhana, dan dekat dengan hidup warga. Di situlah kekuatan budaya: ia mampu menembus batas formal kekuasaan.
Daftar Pustaka
Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press.
Chomsky, Noam, dan Edward S. Herman. 1988. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books.
Havel, Václav. 1978. The Power of the Powerless. London: Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd.
Ricklefs, M. C. 2008. A History of Modern Indonesia since c.1200. Stanford: Stanford University Press.
