Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang diambil pemerintah untuk berperan lebih aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik berkepanjangan yang melibatkan Palestina.
Sigit menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan inisiatif dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang ingin memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya diplomasi internasional. Dalam pandangan pemerintah, kondisi geopolitik global saat ini menuntut pendekatan yang lebih fleksibel agar upaya perdamaian dapat terus diupayakan melalui berbagai jalur diplomasi.
Ia mengatakan bahwa salah satu pertimbangan utama dari keputusan tersebut adalah dinamika hubungan internasional yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Sigit, sejumlah lembaga internasional yang selama ini menjadi forum utama penyelesaian konflik global dinilai tidak lagi memiliki pengaruh yang sama terhadap beberapa negara besar.
Dalam penjelasannya kepada awak media pada Selasa, 10 Maret 2026, Sigit menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump, diketahui memiliki pendekatan berbeda terhadap lembaga-lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurutnya, sikap tersebut membuat sejumlah mekanisme diplomasi global yang selama ini berjalan menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan konflik internasional tertentu. Karena itu, Indonesia mencoba membuka jalur diplomasi baru dengan bergabung dalam forum yang diinisiasi melalui pendekatan politik yang berbeda.
“Presiden berusaha untuk ikut aktif dalam menyelesaikan atau mendorong agar perdamaian segera terwujud. Tentunya melalui berbagai diplomasi yang beliau lakukan, baik dengan Amerika Serikat, negara-negara Teluk, maupun negara-negara Eropa,” kata Sigit.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan diplomasi tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk tetap memainkan peran konstruktif dalam percaturan politik global. Dengan bergabung dalam Board of Peace, pemerintah berharap dapat berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian konflik yang selama ini menjadi perhatian masyarakat internasional.
Meski demikian, Sigit menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung dalam forum tersebut tidak serta-merta menjadi langkah final tanpa evaluasi. Pemerintah Indonesia tetap akan mengkaji secara berkala apakah keikutsertaan dalam Board of Peace benar-benar efektif dalam membantu mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Menurutnya, pemerintah berpegang pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai politik bebas aktif, yaitu kebijakan yang memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia tanpa terikat pada blok politik tertentu.
“Pemerintah berusaha untuk ikut aktif dengan politik bebas aktif kita agar peristiwa yang terjadi di Timur Tengah ini bisa segera selesai. Namun tentu saja kita juga akan menghitung apakah langkah ini efektif atau tidak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap upaya yang dapat membantu menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah patut dipertimbangkan, mengingat konflik di kawasan tersebut telah berlangsung lama dan berdampak luas terhadap stabilitas global.
Selain menjelaskan mengenai langkah diplomasi Indonesia dalam isu perdamaian dunia, Sigit juga menyinggung sejumlah capaian diplomasi yang berhasil dicapai Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan ke berbagai negara.
Salah satu yang disorot adalah keberhasilan pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Menurut Sigit, sebelumnya pemerintah Amerika Serikat sempat menetapkan kebijakan tarif yang cukup tinggi terhadap sejumlah komoditas perdagangan.
Namun melalui rangkaian pembicaraan diplomatik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan pemerintah Amerika Serikat, tarif tersebut berhasil ditekan secara signifikan. Awalnya kebijakan tarif tersebut berada pada kisaran 32 persen, tetapi kemudian berhasil diturunkan menjadi sekitar 19 persen.
Sigit juga menyebut bahwa setelah adanya keputusan dari Supreme Court of the United States, tarif tersebut kembali mengalami penurunan hingga berada di kisaran 15 persen. Penurunan tarif tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi sektor perdagangan Indonesia.
Ia mengatakan bahwa keberhasilan diplomasi tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana pendekatan dialog dan kerja sama internasional dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga berhasil mencapai kesepakatan dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui perjanjian tersebut, ribuan komoditas ekspor Indonesia disebut mendapatkan fasilitas tarif nol persen ketika memasuki pasar Amerika Serikat.
Menurut Sigit, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak besar bagi sektor industri nasional. Beberapa sektor yang diperkirakan akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut antara lain industri sepatu, industri mebel, serta sektor teknologi yang berkaitan dengan produksi chip semikonduktor.
Ia menambahkan bahwa terdapat sekitar 1.800 komoditas asal Indonesia yang mendapatkan akses ekspor dengan tarif nol persen ke pasar Amerika Serikat melalui perjanjian tersebut.
Dengan adanya peluang tersebut, pemerintah berharap sektor industri dalam negeri dapat terus berkembang dan tetap mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu.
Sigit juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi geopolitik internasional yang kerap memicu ketidakpastian. Ia menyebut bahwa berbagai konflik global dan dinamika ekonomi dunia dapat berdampak langsung terhadap sektor industri di Indonesia.
Karena itu, pemerintah berupaya memastikan agar berbagai kebijakan diplomasi dan perdagangan yang diambil dapat membantu menjaga keberlangsungan industri nasional. Hal ini dinilai penting karena sektor industri menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Menurutnya, berbagai upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas industri tetap berjalan sehingga mampu memberikan penghidupan bagi jutaan pekerja di Tanah Air.
“Harapan kita di tengah situasi global yang ada, kebijakan ini dapat membantu menjaga industri kita tetap berjalan. Kita juga tahu banyak sektor yang terdampak oleh kondisi global, dan ada pekerja yang harus dirumahkan. Karena itu langkah-langkah ini diambil agar industri nasional tetap bertahan,” kata Sigit.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan politik luar negeri, stabilitas ekonomi nasional, serta komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
