Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan ada sebanyak 14.115 jemaah umrah yang tertahan di Timur Tengah dan belum kembali ke Tanah Air. Kondisi ini terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.
Berdasarkan laporan yang diterima dirinya, pelaksanaan umrah berjalan kondusif, tetapi sebanyak
Hal itu dia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). Irfan menjelaskan kendala akan dialami bagi jemaah umrah yang menggunakan penerbangan transit.
Dia menyampaikan, hasil dari koordinasi antara perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, keadaan di sana kondusif dan aman. Para jemaah melaksanakan ibadah umrah dengan tenang dan tanpa gangguan. Kendati demikian, kondisi masih bersifat dinamis.
"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, hingga saat ini juga menunjukkan bahwa belum terdapat indikasi meredanya konflik dalam waktu dekat, sehingga situasi keamanan kawasan masih dinilai dinamis," katanya.
Dia melanjutkan bahwa kondisi tersebut berdampak terhadap pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang dijadwalkan berangkat pada 22 April 2026.
Dia menambahkan sebanyak 50.000 lebih jemaah umrah masih berada di Arab Saudi dengan perkiraan 14 ribu jemaah tertahan untuk pulang ke Indonesia.
"Jemaah umrah yang ada di Saudi per 11 Maret masih ada 50.374, yang kemungkinan stranded atau tertahan, kemungkinan ada sebesar 14.115, dengan jumlah PPIU sebesar 1.239. Kami sudah memanggil semua PPIU yang terkait dengan ini," ucapnya.
Adapun mengenai pelaksanaan ibadah haji, pihaknya menyatakan tetap mengedepankan keselamatan bagi para jamaah di tengah perang di wilayah Timur Tengah. Ini merupakan prioritas utama yang telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Termasuk, katanya, melakukan upaya mitigasi transportasi penebangan melalui diskusi dengan maskapai terkait, serta menyiapkan sejumlah skenario.
"Keselamatan jemaah sebagai prioritas utama, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, koordinasi erat dengan pemerintah Arab Saudi, kementerian luar negeri, maskapai penerbangan dan otoritas internasional, kesiapan mitigasi risiko transportasi dan keamanan, dan transparansi informasi kepada publik dan jemaah haji," tuturnya.
