Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan payung hukum terkait pendanaan agar operasional koperasi penopang distribusi pangan tersebut dapat segera berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan skema pembiayaan program strategis ini akan diatur melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Perubahan aturan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar implementasi di lapangan tidak terhambat.
Menurut Zulhas, pemerintah telah meminta percepatan penyelesaian revisi regulasi tersebut kepada Kementerian Keuangan. Ia menyebut Menteri Keuangan menargetkan aturan baru dapat selesai paling lambat dalam waktu satu minggu.
“Kami juga segera meminta penyelesaian PMK yang baru. Tadi Menteri Keuangan menyampaikan paling lama satu minggu sudah selesai,” ujar Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi Rakor Terbatas Kemenko Pangan di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Selain dukungan regulasi, pemerintah juga akan memperkuat manajemen koperasi melalui penunjukan manajer profesional.
Manajer tersebut tidak hanya memahami tata kelola koperasi, tetapi juga memiliki kemampuan kewirausahaan untuk mengembangkan usaha koperasi secara berkelanjutan.
“Koperasi ini akan dilengkapi manajer yang handal. Selain mengerti koperasi, dia juga harus menguasai bidang usaha atau entrepreneur,” katanya.
Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan, Koperasi Merah Putih nantinya memiliki peran strategis dalam berbagai program pemerintah. Selain menjadi penyalur barang subsidi, koperasi juga dapat berfungsi sebagai pembeli atau offtaker komoditas pangan dari petani.
Melalui skema tersebut, koperasi dapat membeli komoditas seperti jagung dengan harga yang lebih kompetitif melalui kerja sama dengan Badan Urusan Logistik.
Selain itu, koperasi juga dapat berfungsi sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, seperti jagung dan komoditas pertanian lainnya, melalui kerja sama dengan Perum Bulog.
“Koperasi juga bisa menjadi offtaker. Jika harga di pasar rendah, koperasi bisa membeli dan bekerja sama dengan Bulog,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai bantuan pemerintah seperti bantuan beras dan program sosial lainnya juga direncanakan disalurkan melalui koperasi desa. Dalam skema tersebut, koperasi akan memperoleh biaya operasional sebagai bagian dari pengelolaan program.
Ke depan, koperasi desa juga dirancang memiliki berbagai fasilitas penunjang, seperti agen sembako, layanan gas LPG, hingga klinik kesehatan.
Pemerintah optimistis keberadaan Kopdes Merah Putih akan memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
“Kalau ini dijalankan dengan baik, saya tidak khawatir koperasi akan kalah bersaing,” katanya.
Editor: Redaktur TVRINews
