Calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Komisaris Independen PT Danantara Asset Management, Agus Sugiarto, memaparkan strategi penguatan OJK melalui tujuh pilar utama saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Pilar pertama yang diusulkan adalah pengaturan yang bersifat forward looking. Menurut Agus, regulasi di seluruh sektor industri jasa keuangan perlu memiliki standar yang seimbang agar tidak menimbulkan distorsi antarindustri.
Ia mencontohkan pengaturan di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, maupun perusahaan pembiayaan seharusnya memiliki level playing field yang sama.
“Jangan di sana tidak ada, di sini ada. Itu akan membuat distorsi. Apakah itu ketat atau tidak itu soal lain. Semua harus ada di sana,” ujarnya.
Pilar kedua adalah pengawasan industri jasa keuangan berbasis risiko dengan memanfaatkan teknologi seperti big datadan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Agus, pemanfaatan teknologi tersebut dapat memperkuat sistem peringatan dini terhadap potensi risiko yang muncul di lembaga keuangan.
“Pilar ketiga yang terkait dengan perlindungan konsumen,” imbuhnya.
Selanjutnya, pilar keempat adalah penguatan keberlanjutan kelembagaan OJK. Agus menilai sejak berdiri pada 2013, OJK telah memiliki sejumlah pusat layanan dan infrastruktur yang perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks.
Pilar kelima menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur kelembagaan, termasuk sistem operasional dan kapasitas organisasi agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Baca Juga: Uji Kelayakan di DPR, Agus Sugiarto Mau Angkat Martabat OJK
Baca Juga: DPR Gelar Fit and Proper Test, Ini Nama 10 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
Sementara itu, pilar keenam adalah pembangunan kantor pusat OJK yang dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi koordinasi serta memperkuat identitas kelembagaan.
Adapun pilar ketujuh adalah diversifikasi sumber pendanaan OJK. Agus menilai selama ini pendanaan OJK masih sangat bergantung pada iuran dari industri jasa keuangan sehingga perlu diperluas agar keberlanjutan lembaga lebih terjaga.
