Depok, tvOnenews.com– Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) menyelenggarakan Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Permuseuman di Auditorium Toety Herati Noerhadi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, Depok.
Acara yang berlangsung secara hybrid ini menjadi momentum krusial untuk menghimpun masukan komprehensif dari akademisi, praktisi, hingga masyarakat luas guna memastikan RUU Permuseuman ini dapat relevan dengan kondisi dan tantangan permuseuman ke depan.
Diikuti lebih dari 400 peserta, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, dalam pembukaannya menyampaikan kajian draft RUU Permuseuman telah berjalan sejak awal tahun 2026.“Jadi kajian terhadap draf RUU Permuseuman ini telah dilaksanakan dari awal tahun 2026. Kami mengajak berbagai pihak untuk memberikan masukan yang komprehensif guna menyusun rencana besar pengembangan permuseuman Indonesia 20 hingga 30 tahun mendatang, termasuk di dalamnya pengembangan museum digital".
Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Untung Yuwono, S.S menyatakan RUU Permuseuman relevan dengan paradigma yang ada di lapangan.
“RUU Permuseuman adalah tentang bagaimana bangsa ini merawat ingatan dan warisan budaya kolektifnya. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis, di mana para akademisi, peneliti, dan mahasiswa setiap hari bekerja dengan sumber-sumber pengetahuan tentang masa lalu,” ujar Untung Yuwono.
Sementara Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Prof. (Hon) Dr. Fadli Zon, M.Sc. dalam sambutannya menyatakan museum memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, edukasi, dan kebudayaan yang menjadi etalase peradaban dan budaya sebuah bangsa. “Indonesia perlu memiliki regulasi yang jelas terkait museum. Sebagai negara dengan megadiversity, kita memiliki kekayaan artefak yang luar biasa, dan museum pada dasarnya adalah tempat untuk memamerkan harta berharga kita,” tegas Menteri Kebudayaan.(bwo)
