Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tiga skenario untuk keberangkatan haji Indonesia pada 20206 di tengah konflik Amerika Israel, Iran, dan Israel.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengaku telah membicarakan tentang pemberangkatan jemaah dari dalam negeri ke Tanah Suci dengan Presiden Prabowo. Adapun Kepala Negara masih belum secara eksplisit menentukan apakah ibadah haji tahun ini akan dijalankan atau tidak.
"Pertimbangan utama presiden adalah keselamatan dan keamanan jemaah, itu yang harus diutamakan. Kami akan terus melihat situasi dan kondisi di Timur Tengah," kata Irfan di Gedung DPR, Rabu (11/3).
Irfan menyampaikan persiapan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun ini masih berjalan baik. Di samping itu, seluruh biaya layanan ibadah haji telah dibayarkan hampir 100% menggunakan dana calon jemaah haji tahun ini oleh pemerintah.
Dengan kata lain, Irfan mengatakan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berasumsi situasi di Timur Tengah membaik bulan depan. Walau demikian, Irfan menegaskan pihaknya tidak bisa berandai-andai terkait lama konflik antara tiga negara tersebut.
"Situasi konflik saat ini memiliki potensi eskalasi yang berubah-ubah, jadi kami tidak bisa berandai-andai. Namun, betul, keberangkatan haji tahun ini akan ditentukan presiden," ujarnya.
Irfan memaparkan tiga skenario yang telah disiapkan pemerintah mengenai pemberangkatan haji di tengah konflik Timur Tengah. Pertama, jemaah haji tetap berangkat di tengah konflik.
Irfan menyampaikan rute udara bagi jemaah akan dialihkan ke jalur yang lebih aman. Salah satu jalur udara yang disiapkan adalah melewati Samudera Hindia sebelum masuk kawasan Afrika Timur dan mengarah ke Mekkah.
Perubahan rute akan diikuti dengan jaminan koridor bagi para jemaah dari pihak-pihak yang berkonflik. Irfan berkomitmen untuk mendapatkan status non kombatan bagi jemaah haji Indonesia dalam skenario tersebut.
Kedua, pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan meskipun Pemerintah Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji. Irfan menjelaskan skenario ini akan memaksa Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi.
Negosiasi tersebut diperlukan lantaran pembatalan oleh pemerintah Indonesia berpotensi menghanguskan dana jemaah yang seharusnya berangkat. Walau demikian, Irfan tidak merinci berapa persen uang jemaah yang akan kembali dalam skenario ini.
Ketiga, pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan ibadah haji. Skenario ini memiliki risiko finansial paling rendah lantaran pemerintah Arab Saudi wajib mengembalikan seluruh biaya ibadah haji yang telah dibayarkan secara utuh.
