Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR akan segera memulai pembahasan sejumlah rancangan undang-undang strategis, mulai dari RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) hingga RUU Perampasan Aset.
Dasco mengatakan beberapa rancangan undang-undang tersebut akan disahkan terlebih dahulu sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.
“Besok DPR akan mengesahkan di paripurna yaitu, satu, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Pembantu Rumah Tangga (PPRT) menjadi usul inisiatif DPR dan akan segera dibahas untuk menjadi Undang-Undang,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Selain itu, DPR juga akan memparipurnakan RUU Hak Cipta sebagai usul inisiatif DPR.
“Lalu yang kedua, besok juga akan diparipurnakan sebagai usul inisiatif DPR, Undang-Undang Hak Cipta,” ujarnya.
Dasco juga menyebut Badan Legislasi DPR RI akan segera membentuk tim bersama serikat pekerja untuk menyusun RUU Ketenagakerjaan yang baru, menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Badan Legislasi akan memulai segera untuk membentuk tim bersama dengan para serikat pekerja untuk membahas Undang-Undang Tenaga Kerja yang akan sesuai dengan keputusan MK,” katanya.
Tak hanya itu, DPR juga akan mulai membuka partisipasi publik untuk pembahasan RUU Perampasan Aset serta melakukan harmonisasi RUU Satu Data.
Menurut Dasco, RUU Satu Data penting untuk mengatasi persoalan ketidaksinkronan data antarkementerian yang selama ini sering terjadi, terutama saat penanganan bencana maupun penyaluran bantuan sosial.
“Data satu kementerian dengan kementerian lain itu berbeda-beda, sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan ketika kemudian memberikan bantuan-bantuan kepada para pengungsi,” ujarnya.
Ia menambahkan persoalan serupa juga terjadi dalam penyaluran bansos dan data peserta BPJS.
“Untuk dana bansos, BPJS, itu kita lihat juga masih ada ketidaksinkronan, sehingga kita akan sinkronkan menjadi Satu Data,” kata Dasco.
DPR pun menargetkan sejumlah RUU tersebut dapat diselesaikan tahun ini.
“Kita targetnya insyaallah tahun ini dapat diselesaikan,” ujarnya.
Menurut Dasco, optimisme tersebut muncul karena DPR telah mulai membahasnya sejak awal tahun dan sudah ada komitmen dari Baleg serta komisi terkait.
