Alarm Merah Timur Tengah: Mengapa Perang Iran-AS Bisa Ancam Dapur WNI Susah Ngebul?

Suara.com - Dunia sedang tidak baik-baik saja. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian mendidih kini menjadi alarm merah bagi seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Bayang-bayang krisis ekonomi global mulai nyata di depan mata, menyeret semua pihak ke dalam pusaran kesulitan.

Peringatan keras ini telah disampaikan langsung secara terbuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara meminta seluruh rakyat Indonesia untuk memasang sabuk pengaman dan bersiap menghadapi dampak sistemik dari perang yang berkecamuk di kawasan tersebut.

"Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan, seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan," tegas Prabowo secara daring saat meresmikan 218 jembatan di seluruh Indonesia, Senin (9/3/2026).

Pernyataan Presiden merujuk pada situasi panas di Teheran. Konflik terbuka antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel telah memicu guncangan hebat pada ekonomi global. Dampak yang paling instan terasa adalah meroketnya harga minyak mentah dunia yang kini melampaui angka psikologis USD 100 per barel.

Tersendatnya pasokan minyak akibat gangguan di Selat Hormuz—jalur nadi logistik internasional—menjadi pemicu utama kenaikan harga tersebut. Lantas, seberapa dalam "luka" yang akan dialami masyarakat Indonesia?

Infografis rakyat Indonesia diminta bersiap menghadapi sulit akibat perang di Timur Tengah. (Suara.com/Rochmat)

Dari Medan Tempur Merembet ke Dapur

Dampak perang ini bukan sekadar angka di layar bursa saham, melainkan ancaman nyata bagi isi dompet warga. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, memperingatkan munculnya inflationary pressure alias tekanan inflasi yang akan menghantam berbagai sektor.

"Hanya hitungan hari, efek perang Iran terasa di kantong kelas menengah dan bawah," kata Bhima sebagaimana publikasi CELIOS di akun Instagram @celios_id. Menurutnya, kenaikan harga ini mengancam banyak hal, mulai dari harga BBM, tarif listrik, harga pangan, hingga bunga cicilan KPR.

Bhima juga menyoroti mendesaknya pemerintah untuk segera mengeluarkan paket kebijakan strategis, mengingat situasi saat ini sudah dalam tahap darurat.

Baca Juga: Isi Doa Quraish Shihab untuk Presiden Prabowo di Nuzulul Quran 2026

Senada dengan itu, Ekonom INDEF, Hakam Naja, mengingatkan pemerintah untuk waspada penuh. Harga minyak yang melonjak ke level USD 92 per barel merupakan yang tertinggi sejak 2020. Penutupan Selat Hormuz, menurutnya, adalah "kiamat kecil" bagi suplai energi dunia karena 20% pasokan minyak global melewati titik sempit tersebut.

Guncangan ini diprediksi akan mengacak-acak postur APBN 2026. Dalam asumsi makro, harga minyak dipatok pada kisaran USD 70 per barel. Namun kenyataannya kini mendekati USD 100.

"Kenaikan $1 per barel minyak akan menaikkan defisit sebesar Rp6,8 triliun. Kenaikan harga minyak pada angka mendekati $100 per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4%, melampaui angka 3% yang dipatok oleh UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," papar Hakam dalam keterangan tertulisnya.

Rupiah Terkapar, Subsidi Energi Membengkak

Tak hanya soal minyak, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi ancaman serius lainnya. Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa konflik geopolitik membuat investor lari ke aset aman (safe haven) seperti dolar AS, yang secara otomatis memukul rupiah.

Dampaknya ganda: belanja negara membengkak untuk subsidi energi sekaligus untuk membayar kewajiban dalam valuta asing. Yusuf menghitung, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS dapat mengerek belanja negara sekitar Rp 6,1 triliun.

"Akibatnya defisit tetap melebar sekitar Rp0,8 triliun untuk setiap pelemahan Rp100. Jika rupiah melemah Rp1.500 maka tambahan tekanan terhadap defisit bisa mencapai sekitar Rp12 triliun," urai Yusuf.

4 Langkah Darurat Hadapi Krisis

Menghadapi situasi ini, Hakam Naja dari INDEF menawarkan empat langkah konkret yang harus segera diambil pemerintah:

1. Efisiensi Anggaran: Belanja negara wajib dipangkas dan difokuskan hanya untuk kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, dan energi.
2. Akselerasi Energi Terbarukan: Mengurangi ketergantungan pada minyak dengan mempercepat konversi ke energi matahari (PLTS), air (PLTA), dan angin (PLTB).
3. Stimulus & Deregulasi: Memangkas birokrasi yang menghambat dunia usaha agar ekonomi tetap berputar di tengah krisis.
4. Evaluasi Perjanjian Dagang: Membatalkan perjanjian dagang RI-AS (Agreement on Reciprocal Trade/ART) karena dasar hukumnya (kebijakan tarif Trump) telah dibatalkan MA Amerika Serikat.

"Jika mau dilakukan perjanjian baru RI-AS mesti dimulai dari nol lagi. Posisi RI juga mesti berbeda dengan tim negosiasi baru yang lebih tangguh... juga tidak bisa didikte oleh tim nego AS," tegas Hakam.

Optimisme di Tengah Badai: Mandiri Pangan & Energi

Meski awan mendung menggelayut, Presiden Prabowo tetap optimistis Indonesia memiliki "benteng" yang cukup kuat, terutama dalam hal ketahanan pangan.

“Banyak pihak akan mengalami kesulitan, tapi minimal kita aman dalam masalah pangan,” ujar Prabowo yakin Senin (9/3).

Presiden menekankan bahwa kunci untuk keluar dari krisis adalah kemandirian. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM dengan mengoptimalkan kekayaan alam seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu untuk menjadi sumber energi alternatif.

Bagi Prabowo, data harian menunjukkan adanya potensi kekayaan baru yang bisa menjadi penyelamat bangsa. Ketahanan pangan akan menjadi fondasi, disusul dengan target swasembada beras dan kemandirian protein dalam waktu dekat.

“Saya sudah melihat dan mempelajari angka-angka setiap hari. Kita menemukan kekayaan-kekayaan baru. Kita mungkin akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu, tetapi perkiraan saya kita akan keluar dari keadaan krisis ini dengan lebih kuat, lebih makmur, dan lebih mampu berdikari,” pungkasnya.