Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mensinyalir akan ada peningkatan biaya ibadah haji pada tahun ini. Sebab, jarak perjalanan para jemaah akan bertambah untuk menghindari wilayah konflik di Timur Tengah.
Irfan mengaku terus melakukan komunikasi dengan dua maskapai yang memberikan layanan transportasi udara pada ibadah haji tahun ini, yakni PT Garuda Indonesia Tbk dan Saudia Airlines. Kedua maskapai tersebut belum membicarakan kemungkinan penambahan biaya terkait transportasi jemaah dari Indonesia ke Tanah Suci.
"Sampai kemarin, tidak ada pembicaraan terkait penambahan biaya oleh dua maskapai yang telah dikontrak. Namun memang ada penambahan biaya kalau rute penerbangan dalam kontrak diubah," kata Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (11/3).
Irfan memaparkan tiga skenario yang telah disiapkan kantornya mengenai pemberangkatan haji di tengah konflik Timur Tengah, salah satunya jemaah haji tetap berangkat di tengah konflik.
Rute udara bagi jemaah akan dialihkan ke jalur yang lebih aman. Salah satu jalur udara yang disiapkan adalah melewati Samudera Hindia sebelum masuk kawasan Afrika Timur dan mengarah ke Mekkah.
Perubahan rute akan diikuti dengan jaminan koridor bagi para jemaah dari pihak-pihak yang berkonflik. Irfan berkomitmen untuk mendapatkan status non kombatan bagi jemaah haji Indonesia dalam skenario tersebut.
Di sisi lain, Irfan memberi sinyal biaya haji yang dikeluarkan jemaah berpotensi berubah. Sebab, Irfan juga menyiapkan skenario pembatalan keberangkatan ibadah haji dari pemerintah Indonesia.
Jika skenario pembatalan dari pemerintah Indonesia terjadi, uang jemaah yang seharusnya berangkat tahun ini dapat hangus. Karena itu, Irfan menyampaikan skenario tersebut akan mengharuskan Presiden Prabowo Subianto melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Selain itu, nilai biaya yang dikembalikan akan bergantung pada negosiasi. Namun sejauh ini semua persiapan masih dijalankan dan kami masih anggap semua proses sesuai jadwal," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kantornya sedang menimbang antara menunda atau tetap memberangkatkan para jemaah. Pilihan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto berpesan agar keselamatan dan keamanan jadi prioritas utama.
Dahnil mensinyalir pemerintah lebih condong untuk menunda pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini. Sebab, biaya evakuasi lebih dari 203.000 jemaah haji dari Arab Saudi akan lebih mahal dari pada nilai yang hilang dari biaya ibadah haji jemaah yang hangus.
Dahnil menyampaikan penundaan pemberangkatan akan berujung pada pilihan pengembalian dana atau re-investasi. Karena itu, negosiasi yang dilakukan oleh Kepala Negara menjadi kunci untuk menekan angka kerugian dari langkah penundaan.
"Negosiasi yang dimaksud adalah negosiasi tingkat tinggi. Jadi, negosiasi ini adalah pembicaraan antara Presiden RI dengan Raja atau Pangeran dari Arab Saudi," katanya.
Pemerintah Sebut Biaya Haji 2026 Kemungkinan Naik
