Kementerian HAM Akan Undang Dewan Pers Bahas Tantangan Industri Media

Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana mengundang Dewan Pers untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri media, di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang turut mendorong pembangunan peradaban hak asasi manusia di Indonesia.

“Untuk Kementerian HAM kita akan rumuskan, kita akan bicarakan, kita akan mengundang Dewan Pers. Yang tadi kan, sekarang hak asasi Dewan Media saja sudah mulai terganggu. Itu kita akan bicarakan dengan mengundang Dewan Pers,” kata Menteri HAM Natalius Pigai usai launching program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM, Rabu, 11 Maret 2026.

Rencana tersebut disampaikan Pigai dalam Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM di Puri Agung Convention Hall, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Pigai menyoroti dinamika industri media yang saat ini menghadapi tekanan besar di era digital. Ia mengaku telah menerima berbagai masukan dan kerisauan dari pimpinan media terkait kondisi pers nasional.

Masukan tersebut diperolehnya saat mengikuti sesi diskusi panel bersama para pimpinan media yang menjadi bagian dari rangkaian acara launching program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM. Diskusi itu membahas berbagai tantangan yang dihadapi media arus utama, mulai dari perubahan pola konsumsi informasi masyarakat hingga kompetisi yang semakin ketat dengan media sosial. Karena itu, Kementerian HAM berencana membuka ruang dialog dengan Dewan Pers untuk membahas persoalan tersebut secara lebih komprehensif.

Pigai menilai pembahasan berbagai tantangan industri media penting dilakukan, untuk memahami secara mendalam persoalan yang dihadapi media konvensional di tengah perubahan ekosistem informasi. “Mau mendengar, apa sih sebenarnya? Apa masalah yang sekarang Indonesia sedang hadapi? Mengapa media-media mainstream seperti ini kok bisa kalah dari media sosial? Apakah ada treatment khusus yang dikasih khususnya ke media sosial sehingga media-media yang konvensional mati? Nyaris ada yang susah berkembang. Itu kita mau bedah. Kementerian HAM mau ingin bedah,” ujar Pigai.

Ilustrasi jurnalistik. Foto: Dok. Media Indonesia (MI)

Pigai menegaskan hasil pembahasan bersama Dewan Pers diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri pers nasional.

Adapun, launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM ini juga dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, serta perwakilan insan pers dari berbagai media nasional. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian HAM memperkuat kolaborasi dengan komunitas pers dalam mendorong pemberitaan yang berkontribusi pada pembangunan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia.