Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ditunda.
Menurutnya, penundaan dilakukan agar pembahasan bersama pemerintah dan pihak terkait dapat dilakukan lebih komprehensif, terutama terkait akuntabilitas dan efektivitas program di lapangan.
“Rapat ini sangat penting dan strategis berkaitan dengan akuntabilitas. Rakyat semua melihat ini. Kami juga sudah melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan melihat perkembangan pembangunan gerai maupun pembentukan koperasi desa,” kata Nurdin, Rabu, 11 Maret 2026.
Politisi Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menjelaskan, dari hasil peninjauan lapangan, Komisi VI DPR menemukan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi kepada Kementerian Koperasi serta perusahaan pelaksana, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara. Klarifikasi tersebut mencakup aspek manajemen, administrasi, hingga efektivitas pembangunan gerai di desa-desa.
“Ada desa yang penduduknya hanya sekitar 150 atau 200 orang tetapi ditempatkan gerai. Ini tidak mungkin bisa efektif dan produktif. Hal-hal seperti ini harus kita sinkronkan dengan Kementerian Koperasi,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya turut menerima informasi bahwa pengelolaan usaha gerai selama dua tahun pertama akan dijalankan oleh PT Agrinas Pangan. Skema tersebut, menurutnya, perlu dikaji kembali karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan masyarakat desa terhadap pengelolaan koperasi dan asas dari koperasi itu sendiri.
Ia pun menambahkan, berbagai masukan dan protes dari masyarakat telah muncul terkait implementasi program tersebut. Namun demikian, Komisi VI menegaskan tetap mendukung program pemerintah sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal.
"Komisi VI sangat mendukung program Bapak Presiden. Tetapi dalam implementasinya jangan sampai tidak sesuai dengan harapan Presiden dan masyarakat desa,” tegas Nurdin.
Oleh karena itu, mewakili Komisi VI DPR, ia memandang penting kehadiran pimpinan PT Agrinas Pangan bersama Menteri Koperasi dalam rapat lanjutan agar dapat memberikan penjelasan langsung terkait kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.
“Oleh karena itu kehadiran Dirut PT Agrinas Pangan sebagai penentu kebijakan bersama Menteri Koperasi sangat penting. Karena itu kita memutuskan untuk menunda rapat ini,” pungkas Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini.
Editor: Redaksi TVRINews
