REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Pemerintah melalui Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, mengumumkan program relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera. Program ini diresmikan usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu.
Program relaksasi ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi bagi sekitar 193 ribu pelaku usaha yang terdampak di provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Di Sumatera Utara sendiri, terdapat sekitar 44 ribu debitur yang terdata.
Maman Abdurrahman menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam menyinkronkan data antara pemerintah daerah dan pusat. "Jumlah debitur kemungkinan akan bertambah, karena pemetaan berlangsung hingga 31 Maret 2026," jelas Maman.
Relaksasi yang ditawarkan mencakup perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, serta keringanan suku bunga. Tahun ini, debitur akan menikmati bunga nol persen, dan tahun depan akan naik menjadi tiga persen.
Pihak perbankan diminta untuk mengidentifikasi pelaku UMKM yang benar-benar tidak mampu membayar akibat bencana hidrometeorologi akhir November 2025. "Dari 193 ribu ini, ada yang masih mampu membayar dan ada yang tidak," tambah Maman.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Gubernur Bobby Nasution menargetkan sinkronisasi data UMKM di Sumut selesai sebelum akhir Maret 2026 agar bantuan dapat direalisasikan segera. Menurut Bobby, banyak pelaku UMKM yang kehilangan tempat tinggal, lokasi usaha, dan alat produksi akibat bencana, sehingga pemulihan ekonomi menjadi prioritas.
