Editorial MI: Negara Hadir untuk Menenangkan

PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Keberadaan pemerintah bukan sekadar untuk memberi perintah, melainkan sebagai jangkar bagi setiap warga negara, terutama di saat dunia tengah dilanda ketidakpastian.

Peran itu yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara telah mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi potensi kesulitan akibat perang di kawasan Timur Tengah yang hampir berjalan dua pekan.

Imbauan ini tentu amat penting untuk disampaikan oleh orang nomor satu di Indonesia. Dengan begitu, rakyat dapat merasakan bahwa penyelenggara negara hadir dan memahami betul kecemasan, kekhawatiran, serta tantangan yang tengah mereka hadapi.

Kita mendorong agar ucapan Presiden diresonansikan oleh seluruh jajaran, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Mereka harus bisa meyakinkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak sampai menimbun bahan pangan atau membeli BBM dalam jumlah ugal-ugalan.

Pemerintah pusat punya lembaga khusus, yakni Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) yang dahulu adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). BKP tentunya memiliki sumber daya yang mumpuni agar kebijakan pemerintah tersampaikan dengan utuh dan baik ke publik.

Lembaga ini harus bisa menjadi leading sector agar seluruh lembaga dan kementerian, hingga pemerintah daerah, bergerak selaras, menyatukan langkah, dan meneguhkan kebijakan sehingga setiap tindakan pemerintah terasa nyata hingga ke akar rumput.

Ada baiknya pemerintah tidak sekadar mengimbau masyarakat agar jangan panik. Permintaan semacam itu sering kali memberikan efek sebaliknya (backfire effect) karena malah menyalakan gelombang kecemasan yang tersembunyi di pikiran masyarakat.

Pesan yang efektif bukan sekadar larang-melarang, melainkan membuat panduan jelas, menunjukkan kesinkronan antara ucapan dan tindakan, serta membuktikan pemerintah siap mengawal setiap langkah masyarakat dalam menghadapi gelombang ketidakpastian dunia.

Pemerintah harus bisa membuktikan bahwa ketersediaan bahan pokok serta stok bahan bakar minyak (BBM) memang terjamin. Kita dorong pihak otoritas untuk fokus pada fakta stok, jangan berkutat pada emosi massa.

Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM). Foto: Istimewa.

Satgas Pangan, misalnya, harus rutin melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar tradisional, pusat distribusi, hingga gudang penyimpanan logistik untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga tetap terjaga.

Kerja-kerja seperti itu akan terlihat nyata di mata masyarakat sehingga mereka semakin teryakinkan bahwa kondisi akan baik-baik saja. Kehadiran negara yang tampak melalui tindakan konkret jauh lebih menenangkan jika dibandingkan dengan repetisi imbauan.

Ketenangan tidak semata dibangun oleh kata-kata, tapi oleh kenyataan yang bisa disaksikan secara langsung. Pernyataan 'jangan panic buying' akan runtuh seketika jika di lapangan masyarakat melihat panjangnya antrean BBM atau rak-rak yang kosong di toko-toko grosir.

Lebih dari itu, data yang bisa diakses publik secara real-time juga harus tersedia untuk semakin meyakinkan warga. Mereka tidak lagi digerakkan oleh rumor, tetapi oleh keyakinan bahwa keadaan benar-benar berada dalam kendali. Bukan cuma itu, transparansi data adalah cara paling modern untuk menepis berbagai kabar palsu dan berita bohong di media sosial yang sering kali menjadi pemicu utama panic buying. Publik tidak lagi terjebak oleh spekulasi atau desas-desus yang menyesatkan.

Kita juga mendesak aparat penegak hukum agar serius bekerja terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jangan biarkan mafia pangan berkeliaran dan menjadi penimbun bahan-bahan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan untuk merayakan Lebaran.

Masyarakat akan merasa menjadi korban ketika mereka sudah patuh untuk tidak panic buying dan menyimpan stok pangan, ternyata ada pihak lain yang aman dari jangkauan hukum dan leluasa mengambil untung serta mencari kesempatan dalam kesempitan.