Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong percepatan implementasi bensin dengan campuran etanol 20% atau E20 sebagai salah satu strategi untuk menekan impor di tengah gangguan pasokan minyak dan BBM buntut gejolak geopolitik.
Ketergantungan impor bensin Indonesia masih sangat tinggi. Bahlil menyebut, dari kebutuhan konsumsi bensin nasional saat ini yang mencapai sekitar 40 juta kl per tahun, separuhnya atau sekitar 20 juta kl masih dipenuhi dari impor.
Menurutnya, penerapan mandatory E20 akan dapat menekan impor bensin cukup signifikan, yakni berkurang sekitar 8 juta kl.
“Kalau kita bikin mandatory 20%, berarti sekitar 8 juta kiloliter. Karena konsumsi bensin kita 40 juta kiloliter dikali 20%. Sekarang kita impor masih 20 juta kiloliter bensin. Kalau dikurangi 8 juta, berarti tinggal sekitar 12 juta,” kata Bahlil dalam siniar yang ditayangkan di YouTube ESDM, Rabu (11/3/2026).
Ketua Umum Golkar itu mengatakan, pengembangan etanol juga akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian domestik. Pasalnya, bahan baku etanol dapat berasal dari berbagai komoditas seperti singkong, jagung, dan tebu yang dapat diproduksi oleh petani dalam negeri.
Produksi bahan baku tersebut, kata Bahlil, nantinya akan diserap oleh industri yang mengolahnya menjadi etanol sebagai bahan campuran bensin.
“Etanol ini kita dorong untuk bangun pertanian. Dari singkong, jagung, tebu. Masyarakat bisa membangun dan nanti dibeli oleh perusahaan yang akan mengembangkan industri etanol,” katanya.
Dia menilai pemanfaatan energi berbasis nabati menjadi langkah penting agar Indonesia tidak hanya bergantung pada energi fosil.
Menurutnya, pemanfaatan campuran etanol dalam bensin juga telah banyak diterapkan di berbagai negara. Brasil, misalnya, telah menerapkan mandatory etanol hingga sekitar E30–E37, bahkan memiliki penggunaan etanol murni E100 pada kendaraan tertentu.
Sementara itu, Amerika Serikat telah menggunakan campuran etanol hingga E87 untuk beberapa jenis bahan bakar, meski mandatory nasionalnya berada di sekitar E20. Adapun, India juga telah mulai menerapkan kebijakan E20.
“Jadi kita tidak boleh hanya berpikir tentang fosil. Banyak negara lain di dunia sudah memakai ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pemanfaatan biodiesel dan bioetanol dapat menjadi jalan untuk keluar dari krisis energi global.
Dia menuturkan bahwa situasi krisis global yang terjadi saat ini menuntut Indonesia untuk mempercepat target swasembada pangan hingga energi. Khusus untuk swasembada energi, Prabowo menargetkan dapat tercapai 4 tahun lagi.
Menurutnya, target swasembada energi terutama untuk BBM bukan sekadar ambisi, melainkan sesuatu yang realistis untuk dicapai. Dia meyakini Indonesia berpotensi lepas dari ketergantungan pada impor minyak mentah maupun BBM.
Hal tersebut didukung oleh melimpahnya sumber energi alternatif berbasis nabati yang dapat diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan atau BBM hijau.
Baca Juga
- Bahlil Pastikan Impor Bioetanol AS Disesuaikan Kapasitas Produksi Domestik
- Gaikindo Dorong Pemerintah Beri Insentif untuk Bioetanol
- Keberhasilan Brasil Jadi Contoh Penerapan Bioetanol di Indonesia
Pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan bahan bakar berbasis tanaman, seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu.
“Masalah BBM, bertahun-tahun saya perjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu,” ujar Prabowo dalam pidatonya secara virtual, Senin (9/3/2026).
Tantangan Implementasi E20Praktisi minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah mempercepat biodiesel 50% (B50) dan E20 merupakan langkah strategis untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global.
Mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengatakan, kebijakan percepatan bauran bahan bakar nabati (BBN) perlu didukung karena dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor BBM.
“Menurut saya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang perlu didukung,” kata Hadi kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).
Dia menuturkan, pada segmen BBM jenis diesel, peluang pengurangan impor dinilai cukup besar. Hal ini seiring dengan mulai beroperasinya proyek peningkatan kapasitas kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta kelanjutan program biodiesel B50.
Menurutnya, dengan kombinasi dua faktor tersebut, kebutuhan diesel dalam negeri berpotensi dapat dipenuhi dari pasokan domestik dalam waktu dekat.
“Dengan on stream-nya RDMP Balikpapan dan program lanjutan B50, insyaallah kebutuhan diesel dalam negeri sudah terpenuhi dan tidak perlu impor di akhir tahun ini, bahkan bisa lebih cepat,” ujar Hadi.
Namun demikian, dia mengakui implementasi E20 untuk sektor bensin masih menghadapi sejumlah tantangan. Pasalnya, pengembangan bioetanol di Indonesia masih membutuhkan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hadi menjelaskan ekosistem tersebut mencakup penyiapan lahan perkebunan bahan baku seperti singkong, tebu, atau jagung yang dapat dikonversi menjadi bioetanol.
Selain itu, diperlukan pembangunan fasilitas pengolahan bioetanol dalam skala kecil hingga menengah yang terintegrasi dalam bentuk klaster untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik.
“Ekosistem ini harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Termasuk pembangunan fasilitas pemrosesan bioetanol skala kecil dan menengah dalam bentuk klaster agar biaya logistik lebih efisien,” katanya.
Dia memperkirakan pembangunan ekosistem bioetanol tersebut membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun sebelum industri bioetanol skala besar dapat berkembang secara masif di dalam negeri.
Di sisi lain, Hadi menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan bioetanol di Indonesia. Menurutnya, kepastian tata kelola diperlukan agar program tersebut dapat berjalan konsisten dalam jangka panjang.
Dia berharap pemerintah dapat menyiapkan kerangka regulasi yang kuat sehingga pengembangan bioetanol dapat menjadi salah satu pilar ketahanan energi nasional, terlepas dari dinamika pergantian pemerintahan di masa mendatang.
“Pemerintah harus menciptakan perangkat regulasi tata kelola bioetanol yang berkelanjutan sehingga siapapun presidennya, program ini bisa tetap berjalan sebagai salah satu pilar ketahanan energi nasional,” kata Hadi.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai percepatan program B50 dan E20 justru berpotensi memunculkan sejumlah persoalan baru, mulai dari risiko gangguan pasokan minyak goreng hingga peningkatan impor BBM.
Menurutnya, peningkatan konsumsi biodiesel berbasis kelapa sawit berpotensi mengulang kondisi pada 2021 ketika terjadi perebutan bahan baku antara kebutuhan pangan dan energi. Saat itu, lonjakan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel turut memicu kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
“Solusi biodiesel problematik karena beberapa faktor. Indonesia bisa mengulang tragedi 2021 ketika perebutan biodiesel dan bahan baku pangan menyebabkan kelangkaan minyak goreng,” kata Bhima.
Selain itu, dia menilai percepatan implementasi B50 dapat mengganggu kinerja ekspor komoditas sawit. Padahal, saat ini Indonesia tengah menikmati potensi windfall ekspor dari kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global.
Bhima mencatat harga referensi CPO Malaysia telah naik sekitar 8,57% dalam 1 bulan terakhir sejak meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Jika konsumsi domestik untuk biodiesel meningkat tajam, pasokan untuk ekspor berpotensi tertekan.
Di sisi lain, penggunaan biodiesel dan bioetanol tetap membutuhkan pasokan BBM impor sebagai bahan pencampur. Dengan demikian, percepatan program B50 maupun E20 dinilai tidak sepenuhnya mampu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil.
“Impor BBM tetap akan naik dan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar karena blending biodiesel dan bioetanol tetap membutuhkan BBM impor,” ujarnya.
Bhima menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fenomena fossil lock-in dalam jangka panjang, yakni ketergantungan berkelanjutan terhadap bahan bakar fosil meski pemerintah mendorong energi alternatif.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari perluasan perkebunan bahan baku bioenergi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, misalnya, disebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap deforestasi dan meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah Sumatra.
Di wilayah lain seperti Merauke, Papua Selatan, masyarakat juga mulai mengeluhkan pembukaan lahan besar-besaran untuk penanaman tebu sebagai bahan baku bioetanol yang dinilai menyebabkan penggundulan hutan.
Sebagai alternatif, Celios mendorong pemerintah mempercepat elektrifikasi sektor transportasi, khususnya transportasi publik, guna menekan konsumsi BBM secara lebih signifikan.
“Yang sebaiknya didorong itu elektrifikasi transportasi publik sehingga volume penggunaan kendaraan berbasis BBM bisa diturunkan,” kata Bhima.
Dia menilai sistem transportasi berbasis listrik yang didukung pembangkit energi terbarukan seperti angin, air, dan tenaga surya akan lebih tahan terhadap gejolak harga minyak global.
Tak hanya itu, pendekatan tersebut juga dinilai dapat meminimalkan dampak fluktuasi harga komoditas pangan seperti minyak goreng yang kerap dipengaruhi oleh permintaan minyak sawit untuk energi.
