Penulis: Fityan
TVRINews – Beijing
Aturan Baru Prioritaskan Bahasa Mandarin dan Mempercepat Asimilasi Budaya
Kongres Rakyat Nasional (NPC) China resmi mengesahkan serangkaian undang-undang baru pada penutupan sidang tahunan "Dua Sesi", Kamis 12 Maret 2026.
Salah satu poin krusial yang disetujui adalah Undang-Undang Persatuan Etnis yang memperkuat mandat penggunaan bahasa Mandarin di sektor pendidikan dan ruang publik.
Legislasi ini menetapkan bahasa Mandarin sebagai standar utama di sekolah-sekolah, menggeser posisi bahasa etnis minoritas seperti Tibet, Uyghur, dan Mongolia ke tingkat sekunder. Selain pendidikan, aturan ini mewajibkan aksara Mandarin ditampilkan lebih dominan dibandingkan aksara minoritas pada papan informasi publik.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk formalisasi kebijakan "Sinifikasi" yang diusung Presiden Xi Jinping.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Xi menegaskan bahwa seluruh kelompok etnis di China harus bersatu layaknya "biji buah delima yang melekat erat," demi memperkuat identitas nasional tunggal.
Legalitas Asimilasi dan Kontrol Politik
Meski pemerintah menyatakan hal ini bertujuan untuk integrasi nasional, para pengamat hak asasi manusia memberikan catatan kritis.
Yalkun Uluyol, peneliti China di Human Rights Watch, menilai bahwa banyak poin dalam undang-undang ini sebenarnya sudah diterapkan secara de facto di wilayah-wilayah seperti Xinjiang dan Mongolia Dalam.
"Langkah ini merupakan upaya nyata Beijing untuk melegalkan asimilasi paksa dan kontrol politik," ujar Uluyol menanggapi pengesahan tersebut.
Data dari NPC Observer menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki urgensi politik yang tinggi. Pada tahun 2025, draf aturan ini dibahas langsung oleh Politbiro pusat di bawah pimpinan Xi Jinping sebuah langkah koordinasi tingkat tinggi yang jarang terjadi dalam empat dekade terakhir.
Target Ekonomi dan Reformasi Lingkungan
Selain isu etnis, parlemen juga menyetujui Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030) dan target pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2026 sebesar 4,5%. Angka ini merupakan target terendah dalam beberapa dekade, mencerminkan tantangan ekonomi domestik yang sedang dihadapi Beijing.
Di sektor lingkungan, NPC mengesahkan Kodeks Ekologi dan Lingkungan yang baru. Regulasi terpadu ini menggantikan berbagai aturan polusi yang terfragmentasi guna mencapai target "Karbon Ganda" puncak emisi pada 2030 dan netralitas karbon pada 2060.
Li Shuo, Direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute, menyebut kodifikasi ini sebagai kemajuan besar. "Ini menandakan bahwa tata kelola lingkungan bukan sekadar prioritas kebijakan sementara, melainkan komitmen hukum jangka panjang," tuturnya.
Dengan berakhirnya pemungutan suara ini, Beijing kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan agenda integrasi budaya sekaligus melakukan transisi struktural pada sektor ekonomi dan iklim hingga akhir dekade ini.
Editor: Redaktur TVRINews
