Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti sejumlah kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT KPK dalam beberapa waktu ini. Saan mengingatkan setiap pejabat negara untuk berintegritas dan menahan diri dalam tindakan yang koruptif.
"Ya, memang penting ya terkait dengan soal penyelenggaraan pemerintahan yang clean and clear ya, good governance ini penting sekali," kata Saan kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).
Saan menyebut kepala daerah mesti menjaga amanah rakyat dengan baik. Ia menyebut pejabat negara sifatnya mengabdi dan memberikan pelayanan ke rakyat bukan justru mencari keuntungan.
"Dan yang kedua memang penting juga untuk kesadaran ya di kalangan kepala daerah dan juga mungkin pejabat tinggi yang lainnya, itu terkait menjaga integritas, kredibilitas, dan kemampuan untuk menahan diri ya, untuk menahan diri dalam melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya koruptif," ujar Saan.
"Nah ini, ini harus menjadi komitmen bersama dari seluruh terutama kepala-kepala daerah yang ada bahwa mereka terpilih menjadi kepala daerah itu ya sifatnya untuk mengabdi, memberikan pelayanan, bukan untuk apa, rente ya, bukan untuk rente mendapatkan sebuah keuntungan" tambahnya.
Ia juga mengingatkan soal pengawasan terhadap kepala daerah. Saan meminta partai untuk mengevaluasi rekam jejak dari kepala daerah terpilih.
"Dan yang kedua juga tentu apa pengawasan ya, pengawasan dari semua apa instansi ini juga penting lah, apa untuk melakukan agar kepala-kepala daerah kita ini tidak terjerembab dengan hal-hal yang sifatnya koruptif itu tadi. Jadi menurut saya itu," ungkapnya.
Saan juga mengingatkan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap kadernya. Ia berharap nantinya biaya politik di Tanah Air tak terlalu tinggi hingga menghindari kasus yang sifatnya transaksional.
"Kalau misalnya terkait dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan, ini kan juga penting juga kesadaran parpol-parpol ya, partai politik juga penting, bagaimana misalnya ketika melakukan rekrutmen kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat publik," kata Waketum NasDem ini.
"Itu faktor-faktor yang sifatnya apa transaksi dan sebagainya itu untuk mengurangi lah, mengurangi biaya-biaya politik ya, biaya politik," sambungnya.
Sebelumnya, KPK kembali OTT kepala daerah, terbaru terhadap Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari. Penangkapan kader PAN Fikri Thobari menjadi OTT kepala daerah kedua dalam sepekan.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebelumnya juga dihadapi dengan hukuman yang sama. Fadia, yang merupakan kader Partai Golkar, kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Simak juga Video: Puan Minta Evaluasi Seusai Dua Bupati Terjaring OTT dalam Sepekan
(dwr/gbr)
