Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan lima pimpinan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK pada hari ini, Kamis (12/3/2026).
Pengesahan itu dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK serta sempat dipercaya sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Sementara itu, Hernawan Bekti Sasongko ditetapkan sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Komisi XI DPR juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Adapun posisi Kepala Eksekutif Pengawas Aset Keuangan Digital dan Kripto diisi oleh Adi Budiarso.
Lalu Dicky Kartikoyono ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (EPK) OJK.
“Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK tersebut dapat disetujui?” ujar Puan Maharani, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.
Baca Juga
- Arah Kebijakan Para Pemimpin Baru OJK
- Profil Friderica Widyasari Dewi, Ketua OJK Terpilih
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, serta rekam jejak para kandidat dalam sektor jasa keuangan.
Menurutnya, sejumlah nama yang terpilih dinilai mampu merespons berbagai persoalan strategis yang dihadapi OJK dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pertimbangan DPR kembali memilih Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, karena dinilai mampu memberikan respons positif terhadap sejumlah persoalan fundamental di OJK meskipun menjabat dalam periode yang relatif singkat.
“Kenapa kita menetapkan kembali Ibu Kiki karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Selain itu, Hasan Fawzi juga dinilai mampu memberikan respons yang memadai terhadap sejumlah isu strategis di pasar modal, termasuk terkait isu Morgan Stanley Capital International (MSCI). Misbakhun menilai para kandidat yang terpilih juga mampu menunjukkan kapasitas dan pemahaman yang baik saat menjalani proses fit and proper test yang disiarkan secara terbuka kepada publik.
“Pilihan-pilihan itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang mereka miliki,” kata dia.
Dia juga mencontohkan sosok Adi Budiarso yang dinilai memiliki pengalaman panjang di sektor keuangan dan terlibat dalam berbagai penyusunan kebijakan serta regulasi. Menurut Misbakhun, Adi turut berperan dalam pembahasan berbagai aturan sektor keuangan, termasuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Dengan latar belakang tersebut, ia dinilai memiliki kapasitas untuk menangani pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk aset digital dan bursa kripto. Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa keputusan pemilihan lima anggota Dewan Komisioner OJK tersebut diambil melalui musyawarah mufakat.
“Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional,” ujarnya.
