Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong pemerintah menyesuaikan sejumlah program prioritas hingga penajaman penyaluran subsidi di tengah berbagai tekanan eksternal yang membebani APBN 2026.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah merinci tekanan tersebut mulai dari penahanan sentimen negatif pasca pengumuman MSCI di pasar modal pada awal Februari lalu, yang diikuti oleh proyeksi Goldman Sachs, hingga revisi outlook peringkat utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif oleh Moody's serta Fitch Ratings.
Kondisi tersebut semakin pelik dengan pecahnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dimulai dengan aksi sepihak Israel dan Amerika Serikat menembakkan rudal ke wilayah Iran.
"Iran dibombardir, dan tentu spillover atau efek rambatannya menular ke kita, tidak bisa dihindari," ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).
Kendati demikian, Said menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu menjadi 'bangsa kagetan'.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Banggar DPR, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sejak Januari hingga 9 Maret 2026 masih bertengger di level US$68,8 per barel atau masih di bawah asumsi makro APBN 2026 (US$70 per barel).
Baca Juga
- Bukan MBG, APBN Februari Dibebani Pembayaran Bunga Utang!
- APBN Februari Gali Lubang Tutup Lubang, Beban Bunga Utang Nyaris Rp100 Triliun!
- Purbaya Ungkap Risiko Konflik Iran ke APBN: Subsidi Energi & Bunga Utang Bengkak
Di samping itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah terhadap sensitivitas APBN. Dia merinci bahwa setiap pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan langsung memberikan dampak pembengkakan sekitar Rp800 miliar.
Sementara itu, dampak dari penurunan outlook peringkat utang ke level negatif juga patut diwaspadai. Menurutnya, setiap kenaikan imbal hasil 0,01% bisa menambah defisit APBN 2026 sebesar Rp1,9 triliun.
Empat Rekomendasi BanggarOleh karena itu, demi menjaga ketahanan fiskal di tengah gempuran ketidakpastian, Banggar menyodorkan empat rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah.
Pertama, melakukan penajaman terhadap program-program pemerintah yang bersifat prioritas dan mendesak agar eksekusinya dapat dilancarkan. Kedua, menata ulang struktur pembiayaan program prioritas yang tidak mendesak seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga pembangunan tol.
"Terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan skema tahun jamak [multi-years]," jelas Said.
Ketiga, reformasi penyaluran subsidi secara radikal. Said mengungkapkan tingkat exclusion dan inclusion error atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi saat ini sangat tinggi, dengan tingkat bias menyentuh 60% hingga 80%.
Sejak 2017, lanjutnya, Banggar telah merekomendasikan penggunaan teknologi biometrik seperti retina mata atau sidik jari bagi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta agar skema kompensasi hanya dipertahankan untuk kelas menengah ke bawah.
"Namun untuk kelompok atas dan industri segera dihapus dan ditiadakan, karena jadi beban atau lemak bagi APBN kita," tegasnya.
Keempat, penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki modal sekitar Rp1,2 juta hingga Rp5 juta yang dinilai akan menggerakkan sektor riil di tingkat bawah.
Said memaparkan, dari 43,9 juta UMKM di Indonesia, sekitar 90% di antaranya merupakan usaha skala mikro. Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta per usaha mikro untuk menggerakkan kembali roda perekonomian akar rumput.
Lebih lanjut, Said mengimbau semua pemangku kepentingan untuk menjaga modal sosial dengan tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, naik-turun indikator ekonomi jangka pendek seharusnya tidak langsung disikapi dengan kepanikan.
"Saya menunggu pemerintah dalam laporan semester [satu] nanti biasanya outlook-nya bisa berubah. Sebelum outlook berubah, masukan saya tadi, 4 item mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah," tutupnya.
