JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI, Puan Maharani menolak usulan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk mempercepat pembahasan Revisi Undang-undang Pemilu.
Menurut Puan, DPR RI harus membahas dengan cermat dan melibatkan partisipasi masyarakat agar menghasilkan undang-undang yang bermanfaat.
Demikian Puan Maharani mengatakan sebagaimana laporan Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani, Kamis (12/3/2026).
“Semua undang-undang pembahasannya itu harus melibatkan dua pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Kami akan membahas semua undang-undang ini dengan sebaik-baiknya, meminta masukan dari semua pihak,” ucap Puan.
Baca Juga: Polisi Ungkap Ermanto Usman dan Istrinya Diserang Pelaku Pakai Linggis saat Hendak Sahur
“Jadi tidak perlu terburu-buru, namun yang kami harapkan dari DPR adalah semua undang-undang yang dihasilkan akan bermanfaat bagi rakyat. Jadi itu yang akan kami lakukan dan dilakukan sesuai dengan mekanismenya.”
Puan menuturkan, terkait dengan Undang-undang Pemilu, saat ini semua partai politik bersama pemerintah secara formal dan informal sudah melakukan pembahasan secara detail.
“Ini yang kita fokuskan adalah bagaimana semua kebijakan, semua program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana kesejahteraan rakyat itu masih bisa kemudian berjalan sesuai dengan harapannya,” ujar Puan.
“Apalagi dengan situasi geopolitik seperti ini kita belum berpikir politik 2029, kita fokus urusan rakyat dahulu. Bagaimana sinergi antara eksekutif dan legislatif ini memang bisa bekerja sama untuk kepentingan rakyat.”
Baca Juga: Prabowo Peringatkan Keras Pembantunya yang Beri Laporan Palsu: Jangan Main-Main dengan Saya!
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- puan maharani
- ketua dpr puan maharani
- mahfud md
- revisi uu pemilu
- undang undang pemilu
