jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam klaster dana pendidikan tak bisa diotak-atik dan wajib dilaksanakan.
"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah enggak bisa ditawar," kata dia menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).
BACA JUGA: Senator Abraham Liyanto: Program MBG Harus Diprioritaskan untuk Wilayah 3T
Sebab, kata Said, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang di dalamnya ada dana MBG, sudah menjadi amanat konstitusi.
"Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," ujar Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) itu.
BACA JUGA: KPPG Dapat Bimtek Penjamah Makanan Program MBG dan Percepatan Penyediaan SLHS
Namun, kata Said, tata kelola MBG di lapangan memang perlu diperbaiki dengan anggaran yang tak bisa diotak-atik.
"Hukumnya wajib karena mandatori tadi, pendidikan, ya," lanjut dia.
BACA JUGA: Menkeu Purbaya: Anggaran Program MBG Tidak Dipotong Meski Harga Minyak Dunia Naik
Dalam kesempatan yang sama, Said juga mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk mengamankan APBN.
Langkah ini dinilai krusial di tengah rentetan tekanan ekonomi global dan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Said meminta pemerintah segera mengevaluasi dan menyeleksi ulang program-program yang ada agar APBN tidak jebol.
"Saya sampaikan, agar tidak berlarut-larut, alangkah baiknya pemerintah melakukan penajaman program terhadap prioritas. Lakukan penajaman," ucapnya.
Said menyarankan agar pemerintah berani memilah antara program yang mendesak dan yang bisa ditunda penyelesaiannya.
"Ya, yang memang mendesak, wajib terus dilakukan. Terhadap program-program prioritas yang tidak begitu mendesak, bisa dilakukan tahun jamak," tutur legislator fraksi PDI Perjuangan itu. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BGN: MBG Dirancang Penuhi Sepertiga Kebutuhan Gizi Harian, Juknis Bisa Diakses Publik
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan
