BUTON SELATAN, iNews.id – Video amatir yang memperlihatkan aksi Wakil Bupati Buton Selatan, Laode Risawal, mengamuk di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Buton Selatan, viral di media sosial. Risawal tampak emosi hingga menendang pintu rujab lantaran persoalan mobil dinas.
Aksi tidak terpuji tersebut diduga dipicu oleh permintaan Risawal agar mobil dinas yang sebelumnya pernah ia kembalikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan, diberikan kembali kepadanya.
Dalam rekaman video yang beredar, Laode Risawal terlihat mendatangi Rujab Bupati dan berusaha masuk ke dalam. Namun, saat itu Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, dikabarkan sedang tidak berada di tempat.
Meskipun ajudan yang berjaga telah memberikan penjelasan, Risawal tampaknya tidak terima. Ketegangan pun pecah hingga terjadi aksi penendangan pintu rumah jabatan yang merupakan aset negara tersebut.
Menyikapi insiden tersebut, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios sangat menyayangkan sikap wakilnya. Terlebih, aksi marah-marah dan tindakan anarkis itu dilakukan di tengah suasana bulan suci Ramadan.
"Sikap tersebut sangat tidak patut dilakukan. Persoalan mobil dinas sebenarnya bukan hal besar jika dibicarakan dengan kepala dingin, bukan dengan cara anarkis menendang pintu," ujar Muhammad Adios, Kamis (12/3/2026).
Adios mengungkapkan, sebelum mendatangi rujab, sang Wakil Bupati juga dilaporkan sempat mendatangi dan memarahi Sekretaris Daerah (Sekda) dengan tuntutan yang sama.
Berdasarkan keterangan pemerintah daerah, Laode Risawal sebenarnya telah menyerahkan mobil dinas tersebut sekitar delapan bulan lalu saat proses pendataan aset pascapelantikan. Namun, hingga kini kendaraan tersebut belum diserahkan kembali karena ada prosedur yang belum dipenuhi.
"Tidak ada niat kami menahan hak Wakil Bupati. Mobil dinas adalah fasilitas negara. Namun, sampai saat ini beliau disebut belum menandatangani pakta integritas terkait penggunaan aset daerah, itu syarat administrasinya," kata Adios.
Bupati Adios berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan meminta seluruh jajaran pejabat daerah untuk menjaga etika serta martabat pemerintahan di mata masyarakat.
Original Article
