PALEMBANG, KOMPAS — Setelah didemo masyarakat, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Selatan menyebutkan bahwa usulan rencana pengadaan fasilitas mewah untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel berasal dari pimpinan sendiri. Terlepas dari itu, Banggar DPRD Sumsel berkomitmen membatalkan semua rencana pengadaan yang dianggap tidak mendesak dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tersebut.
Gedung DPRD Sumsel digeruduk oleh puluhan warga yang tergabung dalam Generasi Muda Institut (GMI) pada Kamis (12/3/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Warga yang sebagian besar berstatus mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi itu hendak melakukan demo yang mengecam rencana pengadaan sejumlah fasilitas mewah untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel.
Merujuk laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sirup.inaproc.id, pada Kamis pukul 19.45 WIB, dari 25 paket yang direncanakan dibeli oleh Sekretariat DPRD Sumsel, 11 paket merupakan fasilitas untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Sebelas paket itu memiliki total nilai yang fantastis, yakni mencapai Rp 8,687 miliar.
Sebelas paket itu terdiri dari pengadaan gorden rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel senilai Rp 200 juta. Lalu, empat paket senilai Rp 3,303 miliar untuk rumah dinas Wakil I (Raden Gempita), meliputi pengadaan meubelair (mebel atau perabotan rumah tangga) Rp 2,298 miliar, lampu gantung hias Rp 604,664 juta, serta alat olahraga dan audio sound masing-masing Rp 200 juta.
Tiga paket senilai Rp 2,394 miliar untuk rumah dinas Wakil Ketua II (Nopianto), meliputi pembangunan arsitektur aula tahap II Rp 1,879 miliar, roller blinds (penutup jendela/tirai modern yang dioperasikan dengan cara digulung) Rp 315 juta, dan alat sound system Rp 200 juta. Tiga paket senilai Rp 2,790 miliar untuk rumah dinas Wakil Ketua III (Ilyas Panji Alam) meliputi meubelair Rp 2,301 miliar, calmic hygienie (fasilitas kebersihan/sanitasi) Rp 354 juta, dan sound system Rp 135 juta.
Sebelumnya sempat ada rencana pengadaan meja biliar yang masing-masing senilai Rp 151 juta untuk rumah dinas Ketua DPRD Sumsel (Andie Dinialdie) dan senilai Rp 335,9 juta untuk rumah dinas Wakil Ketua III. Namun, karena viral di media sosial dan mendapat banyak hujatan dari masyarakat, rencana pengadaan meja biliar itu akhirnya hilang dari data SIRUP LKPP per Selasa (10/3/2026).
Terlepas dari itu, rencana pengadaan sejumlah fasilitas mewah tersebut dianggap tidak mendesak dan tidak memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Rencana itu dinilai sebagai simbol hedonisme pimpinan DPRD Sumsel yang tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi semua fasilitas itu akan dibeli menggunakan anggaran daerah alias uang rakyat.
”Semua fasilitas mewah itu bersifat fasilitas personal alias hanya dirasakan manfaatnya oleh pimpinan DPRD. Rencana pengadaan fasilitas itu sangat tidak berempati di tengah efisiensi anggaran yang sudah mengorbankan banyak anggaran mendasar untuk kebutuhan masyarakat, terutama untuk pendidikan dan kesehatan,” ujar Eko Wahyudi, Koordinator Aksi GMI.
Akan tetapi, tidak ada satu pun dari jajaran pimpinan DPRD Sumsel yang muncul untuk menemui massa yang melakukan demo tersebut. Perwakilan DPRD Sumsel yang muncul hanya Ketua Komisi IV M Yansuri, anggota Komisi IV Aryuda Perdana Kusuma, dan anggota Komisi I Tamrin. Semuanya berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Yansuri mengatakan, pihaknya tidak mewakili atau tidak membawa mandat langsung dari pimpinan DPRD Sumsel. Kehadiran mereka menemui massa demo hanya sebagai bentuk kewenangan mereka sebagai anggota dewan untuk menerima aspirasi dari masyarakat yang melakukan demo tersebut.
Namun, Yansuri memastikan, dirinya sebagai anggota Banggar DPRD Sumsel akan berupaya membatalkan rencana pengadaan semua fasilitas mewah untuk rumah dinas pimpinan tersebut. ”Itu positif bisa kami lakukan. Tidak ada yang bisa membantah walaupun kami dikeroyok ramai-ramai anggota Banggar lainnya. Saya pribadi akan berteriak dan pasti kita bisa,” ujar Yansuri.
Meski belum memuaskan massa demo karena belum mendengar pernyataan langsung dari jajaran pimpinan DPRD Sumsel, komitmen Yansuri tetap diterima oleh massa demo. Setelah dialog dengan Yansuri selama kurang lebih 10 menit, massa demo akhirnya meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.00 WIB.
Selepas demo, Kompas coba bertanya langsung kepada Yansuri mengenai asal-muasal siapa yang mengusulkan rencana pengadaan fasilitas mewah untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel tersebut. Awalnya, Yansuri tidak mau menanggapi pertanyaan tersebut. Dia hanya menjawab bahwa pihaknya akan membatalkan semua rencana tersebut.
Akan tetapi, setelah terus dipertanyakan mengenai asal-muasal siapa yang mengusulkan, Yansuri tidak bisa mengelak dan memastikan usulan itu berasal dari pimpinan sendiri. Indikasi terlihat bahwa semua fasilitas itu diperuntukkan bagi rumah dinas pimpinan.
”Lihatlah rencana pengadaan fasilitas itu tidak ada untuk anggota, tetapi kepada pimpinan. Lihat saja, rencana pengadaan fasilitas itu bukan untuk gedung DPRD, melainkan untuk rumah dinas pimpinan. Tetapi, pada prinsipnya, saya sebagai anggota Banggar bisa mengusulkan agar semua fasilitas itu dibatalkan,” kata Yansuri.
Saat ditanyakan apakah anggota DPRD tidak pernah menolak rencana pengadaan fasilitas mewah tersebut, Yansuri kembali coba mengelak untuk menjawab. Namun, setelah terus dipertanyakan mengenai adakah penolakan itu, dia akhirnya mengakui bahwa sempat terjadi dinamika dalam rapat yang membahas rencana pengadaan tersebut.
”Semua fraksi hadir dalam rapat rencana pengadaan tersebut. Ada puluhan anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut. Saat itu, pastinya ada yang menentang rencana pengadaan tersebut. Tetapi, itu baru sebatas rencana alias belum ada pembelian sama sekali. Rencana itu masih bisa dibatalkan. Dan, kami dari Banggar akan mengusulkan pembatalan tersebut,” tutur Yansuri.
Dalam kesempatan tersebut, Yansuri menuturkan, tidak semua rencana pengadaan fasilitas untuk rumah dinas pimpinan DPRD dibatalkan. Pembatalan itu hanya berlaku untuk fasilitas yang dianggap berlebihan, antara lain lampu gantung hias, alat olahraga, dan sound system. Kendati demikian, fasilitas mendasar tetap akan diadakan, seperti gorden, lampu atau penerangan, dan perabotan rumah tangga.
”Yang wajar-wajar boleh saja diadakan. Kalau rumah dinas pimpinan tidak ada gorden, itu kan aneh juga. Rumah dinas pimpinan tidak ada lampu dan kursi, kan tidak mungkin juga. Jadi, intinya, untuk kebutuhan yang wajar akan tetap disediakan,” ucap Yansuri.
Sementara itu, Koordinator Lapangan GMI Dodi Hari Utama menyampaikan, pihaknya belum puas dengan respons perwakilan anggota DPRD Sumsel tersebut. Pasalnya, belum ada pernyataan langsung dari jajaran pimpinan DPRD Sumsel. Bahkan, mereka menganggap jajaran pimpinan DPRD Sumsel pengecut karena tidak berani menemui massa demo.
”Kami menunggu permintaan maaf terbuka dari pimpinan DPRD Sumsel dan transparansi mereka dalam penggunaan anggaran daerah. Kami juga minta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana penggunaan anggaran daerah oleh DPRD. Maka dari itu, kami akan datang lagi melakukan demo yang lebih besar pada Senin (16/3/2026) nanti. Kalau tuntutan kami tidak diindahkan, kami minta jajaran pimpinan dicopot dari jabatannya,” tegas Dodi.
Kami menunggu permintaan maaf terbuka dari pimpinan DPRD Sumsel dan transparansi mereka dalam penggunaan anggaran daerah. Kami juga minta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana penggunaan anggaran daerah oleh DPRD.
Sejauh ini, polemik mengenai rencana pengadaan fasilitas mewah untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel hanya direspons oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie. Setidaknya, dalam pernyataan resmi kepada awak media, Minggu (8/3/2026), Andie mengatakan, pihaknya berkomitmen mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi untuk masyarakat dalam setiap pengadaan barang yang menggunakan anggaran daerah.
Untuk itu, DPRD Sumsel akan mengevaluasi secara menyeluruh rencana pengadaan fasilitas untuk rumah dinas pimpinan, terutama rencana pembelian dua meja biliar tersebut. ”Jika dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan (untuk masyarakat), rencana pengadaan dua meja biliar itu dapat ditinjau ulang. Bahkan, rencana itu bisa dibatalkan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
