Pemerintah Tetapkan Aturan Baru Jumlah Murid dan Rombel untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan regulasi terbaru mengenai mekanisme penentuan jumlah murid dan rombongan belajar (rombel) di setiap satuan pendidikan. Melalui Kepmendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026, pemerintah berupaya menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.
 
Upaya ini diambil untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan bermutu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan setiap sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran yang lebih tertata dan proporsional sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
 
Aturan ini mencakup rincian batas maksimal jumlah murid dalam satu kelas serta jumlah rombel yang ditentukan untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga jenjang menengah. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan rasio luas ruang kelas serta ketersediaan tenaga pendidik yang ada.

Pemerintah menekankan pengaturan ini bukan sekadar pembatasan fisik, melainkan upaya menjaga standar nasional pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan kurikulum. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian demi mendukung kualitas belajar siswa yang lebih optimal. Rincian Maksimal Murid dan Rombel Berdasarkan informasi yang dilansir dari unggahan akun Instagram @kemendikdasmen, berikut adalah tabel rincian jumlah maksimal murid per rombel dan maksimal rombel per satuan pendidikan: Jumlah Maksimal Murid per Rombel

1. PAUD: 10 Murid (usia 0-2 tahun); 12 Murid (usia 2-4 tahun); 15 Murid (usia 4-6 tahun)
2. SD: 28 Murid
3. SMP: 32 Murid
4. SMA/SMK: 36 Murid
5. SDLB: 5 Murid
6. SMPLB/SMALB: 8 Murid 
7. Paket A: 20 Murid
8. Paket B: 25 Murid
9. Paket C: 30 Murid

Jumlah Maksimal Rombel per Satuan Pendidikan

1. PAUD: 16 Rombel
2. SD: 24 Rombel
3. SDLB: 30 Rombel
4. SMP/SMPLB: 33 Rombel
5. SMA/SMALB: 36 Rombel
6. SMK: 72 Rombel

Ketentuan Penyesuaian dan Pengecualian Penetapan jumlah tersebut didasarkan pada rasio luas kelas minimal, yakni 2m²/murid untuk jenjang SD-SMA dan 3m²/murid untuk PAUD serta SLB. Selain itu, keseimbangan antara jumlah pendidik dan kapasitas anggaran satuan pendidikan juga menjadi faktor penentu utama dalam penerapan aturan ini.
 
Meski demikian, pemerintah memberikan ruang pengecualian jika jumlah murid atau rombel melebihi ketentuan. Hal ini diperbolehkan dalam kondisi khusus seperti keterbatasan jumlah sekolah di suatu wilayah yang mencakup desa untuk PAUD/SD dan kecamatan untuk SMP/SMA, serta keterbatasan jumlah pendidik yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Mekanisme Penetapan Proses penetapan bagi sekolah yang masuk dalam kategori pengecualian harus melalui tahapan yang ketat:

1. Pengusulan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan setempat.
2. Seleksi dan verifikasi dokumen oleh Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen.
3. Validasi untuk memastikan kelayakan sarana prasarana dan ketersediaan anggaran.
4. Penetapan resmi oleh Dinas Pendidikan setelah mendapatkan rekomendasi yang sesuai.

Implementasi aturan baru ini diharapkan mampu menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif, sehingga interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih berkualitas. Dengan pembatasan jumlah rombel yang sistematis, sekolah diharapkan dapat fokus pada optimalisasi sarana prasarana tanpa mengabaikan standar kenyamanan belajar siswa.
 
Sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan sangat diperlukan agar transisi pengaturan ini berjalan lancar di seluruh wilayah. Pada akhirnya, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan fasilitas belajar yang layak. (Talitha Islamey)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News