Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara.
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Badan Pengelola Investasi Danantara ke bawah naungan Kementerian Keuangan kini telah sampai di meja Presiden.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Menkeu untuk merombak skema penyaluran kredit UMKM di Indonesia.
Purbaya mengaku telah melaporkan kajian awal mengenai opsi pemindahan PNM tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah dibawa, sudah dihitung terus. Saya sudah lapor juga ke Pak Presiden. 'Pak ada rencana begini, kalau boleh ini'. Tapi belum diputuskan. Cuma beliau bilang, ya hitung saja, kalau bagus kenapa tidak. Tapi itu kan opsi, bisa iya bisa tidak,” ujar Purbaya usai sidang debottlenecking, Jumat (13/3/2026).
Proses diskusi intensif terus dilakukan bersama CEO Danantara, Rosan Roeslani. Purbaya menegaskan bahwa perhitungan yang sedang dilakukan saat ini berfokus pada efektivitas penyaluran modal bagi rakyat kecil.
“Kami sudah hitung terus dengan Pak Rosan. Apa langkah yang terbaik buat negara, buat penyaluran hukum dan untuk kredit UMKM,” tutur dia.
Rencana Purbaya ini didasari oleh keinginan untuk menjadikan PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Tujuannya adalah menjadikan PNM sebagai penyalur langsung kredit bagi pelaku UMKM, menggantikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini disalurkan melalui perbankan.
Menkeu menilai, skema KUR saat ini kurang optimal dan membebani APBN melalui subsidi bunga yang sangat besar.
"Saya tertarik sama PNM sebetulnya, tapi sampai sekarang belum dikasih. Kalau saya punya unit penyalur, saya kasih Rp40 triliun setiap tahun. Dalam empat tahun kan saya punya satu bank kecil dengan modal Rp160 triliun," kata Purbaya dalam kesempatan sebelumnya di Kompleks Parlemen.
Dengan menempatkan PNM di bawah Kemenkeu, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran subsidi bunga hingga Rp40 triliun per tahun sekaligus membangun institusi keuangan mikro yang mandiri dan kuat.
Jika rencana ini disetujui, arah kebijakan pembiayaan UMKM nasional akan mengalami pergeseran besar dari model subsidi bunga di bank umum ke model penyaluran langsung melalui lembaga khusus milik negara.
(kunthi fahmar sandy)
