Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melaporkan rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terus berlanjut dan telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya mengaku memang belum ada keputusan final. Kendati demikian, dia memastikan bahwa otoritas fiskal dan Danantara tengah menghitung secara matang untung-rugi dari aksi korporasi tersebut terhadap penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Masih dalam proses diskusi. Sudah dibawa, sudah dihitung terus. Saya sudah lapor juga ke Pak Presiden," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Bendahara negara itu menyampaikan bahwa kepala negara memberikan lampu hijau bagi Kementerian Keuangan untuk terus mengkaji opsi tersebut, asalkan memberikan dampak positif bagi perekonomian.
"Beliau [Prabowo] bilang, 'Ya hitung saja, kalau bagus, kenapa tidak'. Tapi itu kan opsi, bisa iya, bisa tidak," tambahnya menirukan arahan Prabowo.
Saat ini, sambungnya, komunikasi terus dilakukan bersama CEO BPI Danantara Rosan Roeslani. Fokus utama dari diskusi tersebut adalah mencari formula kebijakan yang paling optimal bagi tata kelola keuangan negara sekaligus efektivitas penyaluran kredit kerakyatan.
Baca Juga
- Ramadan Madani, PNM Berbagi untuk Yatim dan Dhuafa
- Menimbang Dampak Wacana Purbaya Ambil Alih PNM dari BBRI
- Efek Penurunan Bunga PNM Mekaar & Bantalan BBRI dari Tekanan Rating Moody's
Wacana penarikan PNM, yang merupakan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), ke bawah naungan Kemenkeu pertama kali dilontarkan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada awal Februari lalu.
Langkah ini dipicu oleh evaluasi Purbaya terhadap efektivitas kucuran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp40 triliun yang setiap tahunnya dialokasikan dari APBN kepada perbankan.
Dia menilai, hasil dari subsidi puluhan triliun rupiah yang ditugaskan kepada bank penyalur seperti BRI terkadang kurang terukur atau "tidak jelas".
Menurut kalkulasinya, jika Kemenkeu memiliki Special Mission Vehicle (SMV) penyalur kredit secara langsung seperti PNM maka akumulasi dana subsidi selama empat tahun yang mencapai Rp160 triliun sudah setara dengan modal satu bank skala kecil hingga menengah.
Dia meyakini perubahan tersebut akan membuat realisasi program pemerintah langsung ke nasabah menjadi jauh lebih tepat sasaran.
"Dan uang saya enggak hilang setiap tahun Rp40 triliun. Saya berpikir apakah saya bisa usahakan seperti itu," ujarnya kepada Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Guna memuluskan rencana tersebut, Purbaya bahkan sempat melontarkan sejumlah manuver, mulai dari opsi pertukaran (swap) aset antara PNM dengan SMV Kemenkeu di sektor panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero), hingga ancaman menaikkan tarif pajak bagi BPI Danantara apabila menolak melepas PNM.
Kehati-hatian DanantaraDi sisi lain, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan saat ini pembicaraan dengan Purbaya masih bersifat informal. Kendati demikian, dia menyatakan bahwa perlunya analisis mendalam dan transparansi mengingat PNM merupakan bagian dari ekosistem PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang merupakan perusahaan terbuka.
“Kita perlu analisa secara total, apalagi kan PNM ini juga dimiliki oleh BRI yang mana itu juga public company. Jadi semua prosesnya harus kita jaga, harus proper, dan harus terbuka,” pungkas Rosan saat ditemui selepas acara CNA Summit 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Rosan menambahkan bahwa Danantara sejatinya tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Namun, setiap langkah strategis disebut perlu menghormati hak-hak investor minoritas di pasar bursa.
“Pak Menteri baru bicara aja ke saya, baru menyampaikan itu pun sambil berjalan. Kita sih terbuka, kita lihat mana yang terbaik. Tapi kan presentasinya ke kami juga belum. Ini baru bincang-bincang saja,” tutur Rosan.
