Petinggi Meta Platforms menemui Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital di Jakarta untuk membahas perbaikan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia. Menyusul agenda pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap platform digital imbas rendahnya kepatuhan dalam penanganan konten negatif.
Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada Kamis (12/3/2026), Meutya menerima Rafael Frankel Director of Public Policy Meta for Southeast & South Asia bersama timnya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang sebelumnya dilakukan pemerintah terhadap kantor Meta di Jakarta.
“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan akan dan harus ada perbaikan. Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, yang dilansir Antara, Jumat (13/3/2026).
Ia menegaskan platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ruang digital yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak.
Pemerintah juga menyoroti maraknya konten disinformasi di platform milik Meta, terutama yang berkaitan dengan isu kesehatan. Konten tersebut dinilai berpotensi menyesatkan masyarakat apabila tidak ditangani secara cepat dan efektif.
Selain itu, pemerintah menyinggung penyebaran informasi keuangan yang dikemas dalam bentuk hoaks maupun penipuan daring (scam). Topik ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak merugikan pengguna internet di Indonesia.
Meutya berharap Meta dapat meningkatkan sistem perlindungan pengguna dengan teknologi yang lebih mutakhir serta mempercepat mekanisme koordinasi antara perusahaan platform dan pemerintah.
“Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas: setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Rabu (4/3/2026), Kemkomdigi bersama sejumlah instansi pemerintah melakukan inspeksi mendadak ke kantor Meta di Jakarta Selatan. Sidak dilakukan untuk meminta komitmen perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan konten di platform seperti Facebook dan Instagram.
Meutya menjelaskan langkah tersebut diambil setelah pemerintah sebelumnya menjalin komunikasi formal maupun persuasif dengan pihak Meta. Namun karena dinilai belum menunjukkan tingkat kepatuhan yang memadai, pemerintah memutuskan mendatangi langsung kantor perusahaan tersebut.(ant/iss)
