Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk merombak aturan ambang batas defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) disebut berpotensi menghancurkan benteng stabilitas makroekonomi nasional.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.
Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.
"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis, Jumat (13/3/2026).
Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.
Lebih lanjut, CSIS menepis argumen yang menjadikan eskalasi konflik di Timur Tengah sebagai rasionalisasi untuk memperlebar defisit ruang fiskal. Deni membandingkan situasi saat ini dengan krisis pandemi Covid-19, yang mana pelonggaran defisit di atas 3% masih dapat dimaklumi karena perekonomian global terhenti dan mayoritas negara menempuh langkah serupa.
"Sekarang kalau di saat krisis Timur Tengah hari ini, itu kan tidak semua negara melakukannya [pelebaran defisit]. Nanti investor asing memandangnya lain; yang ada adalah capital outflow yang besar, SBN [surat berharga negara] makin tidak dipercaya oleh pasar, dan rating kita malah makin turun," ujar Deni.
Menghindari Keputusan SulitAlih-alih menyalahkan gejolak geopolitik global, Deni justru menyoroti akar masalah dari membengkaknya beban APBN saat ini. Dia menilai wacana pembebasan defisit 3% dipicu oleh keengganan pemerintah untuk mengambil keputusan sulit dan tidak populis dalam menyehatkan postur anggaran.
Pemerintah dinilai tengah mengambil jalan pintas demi mengakomodasi pendanaan berbagai program baru yang membebani kas negara, serta mempertahankan besaran subsidi energi yang tidak tepat sasaran.
"Pembebasan defisit 3% itu kan di saat bersamaan kita punya program-program yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat kayak MBG [makan bergizi gratis], Kooperasi Merah Putih, dan lain-lain, sama subsidi BBM yang besar, yang sebenarnya harusnya tidak kita lakukan," papar Deni.
CSIS mewanti-wanti, jika pemerintah bersikeras mengambil jalan gampang dengan membongkar aturan disiplin fiskal tersebut maka konsekuensi yang harus ditanggung perekonomian domestik akan sangat fatal. Selain memicu kaburnya modal asing secara masif, fundamental nilai tukar rupiah juga akan terus terdepresiasi.
"Jadi kita menghindari masalah, caranya ya ngambil jalan pintas, ngambil jalan gampang saja. Itu takutnya malah konsekuensinya ke perekonomian kita, stabilitas, dan malah mempercepat ke krisis karena capital outflow yang besar, depresiasi rupiah, dan lain-lain," tutup Deni.
