CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).
Dalam sambutannya, Munafri menyebut kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum di lingkungan pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.
Ia menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup besar. Namun, menurutnya masih ada sejumlah potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Munafri mengungkapkan masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pembayaran pajak selama bertahun-tahun. Padahal, jika dikelola secara optimal, potensi penerimaan tersebut diperkirakan dapat mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya. Ini tentu membutuhkan dorongan dan pengawasan yang lebih kuat agar potensi penerimaan daerah bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah. Pengawasan tersebut mencakup pajak, retribusi, hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Selain itu, Munafri juga menyoroti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih memerlukan pengawasan lebih kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat mengalami hambatan sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar setiap proyek pembangunan dilaksanakan sesuai aturan.
“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu jalannya pembangunan di Kota Makassar.
“Kita tidak ingin target pembangunan berubah atau gagal hanya karena ada pihak-pihak yang memikirkan kepentingannya sendiri. Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
