Pemerintah merespons langkah Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer mengumumkan investigasi terkait kelebihan kapasitas dan produksi struktural sektor manufaktur di 16 negara, termasuk Indonesia, yang dinilai membatasi perdagangan AS.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah tersebut merupakan praktik yang lazim dalam dinamika hubungan dagang antarnegara.
"Investigasi itu hal yang biasa," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jumat (13/3)
Purbaya menjelaskan faktor yang membuat Indonesia sering mencatat surplus perdagangan dengan AS adalah keunggulan komparatif yang dimiliki. Salah satunya berasal dari biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah dibanding sejumlah negara lain.
Kondisi tersebut membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Dampaknya, neraca perdagangan antara kedua negara cenderung menguntungkan Indonesia dan kerap menarik perhatian Pemerintah AS.
Purbaya juga menyinggung kemungkinan kebijakan kenaikan tarif yang kerap dikaitkan dengan investigasi perdagangan oleh AS. Menurutnya, dampaknya tidak akan terlalu besar selama tarif tersebut diberlakukan secara setara terhadap negara lain yang juga memiliki surplus perdagangan dengan AS.
Namun, tekanan bisa muncul jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dibanding negara pesaing. “Kalau perbedaannya sampai sekitar 10 persen tentu akan berat bagi kita,” ungkap Purbaya.
Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah efisiensi untuk menjaga daya saing ekspor apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. "Kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa," kata Purbaya.
"Prospeknya ke depan tidak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US Trade," tambahnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan investigasi yang dilakukan Pemerintah AS merupakan bagian dari proses hukum di negara tersebut. Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan otoritas perdagangan AS terkait langkah tersebut.
"Jadi yang 301 terakhir kan yang saya jawab bahwa pemerintah Indonesia mengkonfirmasi ke USTR ya khususnya ini kebijakan ini bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian mereka menjawab bahwa ya ini diikutin saja tapi tentu kita meminta tidak disamakan dengan 15 negara lainnya ya termasuk Indonesia kan Indonesia jadi 15 negara lainnya karena kita sudah ada tangan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Haryo di kantor Kemenko Perekonomian.
Haryo menjelaskan investigasi itu berkaitan dengan mekanisme hukum di AS yang mengharuskan pemerintah mereka mengikuti tahapan tertentu sebelum mengambil kebijakan perdagangan. Dalam proses tersebut, Indonesia akan menyampaikan berbagai data untuk menjelaskan kondisi perdagangan yang terjadi.
"Jadi investigasi itu kita akan berikan data-data dan kita yakin yang menjadi alasan manufaktur di Indonesia itu berlebih atau di semua negara ya dan itu yang berlebih sehingga defisit di mereka itu bukan karena kesengajaan memang karena proses fisiknya memang produknya berlebih," katanya.
Haryo menegaskan Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan ART yang telah dibahas antara kedua negara. Menurutnya, proses investigasi tidak akan mengubah arah kerja sama yang sudah disepakati sebelumnya.
"Jadi kita ikutin bersama yang 15 negara yang lain tapi kita tetap berpegang sama ART dan kita harapkan kita jauh lebih mudah menjelaskannya ke mereka dan itu merupakan proses yang harus dilalui jadi kita gak perlu khawatir," ujar Haryo.
Ia juga menyebut pembahasan ART masih berjalan di dalam negeri, termasuk proses konsultasi dengan DPR terkait ratifikasi perjanjian tersebut.
Investigasi terhadap tindakan, kebijakan, dan praktik berbagai negara tersebut berdasarkan Bagian 301(b) Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Investigasi ini akan menentukan apakah tindakan, kebijakan, dan praktik tersebut tidak wajar atau diskriminatif dan membebani atau membatasi perdagangan AS.
Negara-negara yang menjadi subjek investigasi ini adalah China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.
