Singaraja, Bali (ANTARA) - Akademisi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja I Komang Agus Widiantara menilai pembatasan penggunaan AI atau kecerdasan buatan bukan solusi utama jika ingin membangun pendidikan unggul dan berdaya saing global.
"Pembatasan penggunaan AI secara total bukan merupakan solusi yang tepat dalam jangka panjang. Di era transformasi digital yang semakin cepat, literasi terhadap teknologi AI justru menjadi keterampilan dasar yang penting dimiliki oleh generasi muda," katanya di Singaraja, Bali, Sabtu.
Menurutnya, jika siswa sama sekali tidak diperkenalkan dengan teknologi ini, mereka berpotensi mengalami ketertinggalan dalam kompetensi global yang kini semakin menuntut kemampuan literasi digital dan kecerdasan buatan.
Ia menjelaskan, penerapan pembatasan yang terlalu ketat di lingkungan sekolah juga dapat menimbulkan konsekuensi lain. Siswa mungkin tetap menggunakan AI secara diam-diam tanpa sepengetahuan guru atau pihak sekolah.
"Situasi ini justru lebih berbahaya karena penggunaan teknologi tersebut terjadi tanpa pengawasan dan tanpa pemahaman etika yang memadai dalam memanfaatkan AI secara bertanggung jawab," ujarnya.
Di masa depan, kata dia, dunia kerja diprediksi akan semakin bergantung pada teknologi kecerdasan buatan. Berbagai sektor industri mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
Jika lembaga pendidikan sepenuhnya melarang penggunaan AI, maka sistem pendidikan berisiko terlepas dari realitas perkembangan sosial dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, peserta didik dapat mengalami kesenjangan keterampilan ketika memasuki dunia kerja.
Situasi tersebut menuntut adanya pendekatan yang lebih seimbang dalam menyikapi penggunaan AI di lingkungan pendidikan. Sekolah tidak hanya berfokus pada pembatasan penggunaan teknologi, tetapi juga perlu merancang strategi pemanfaatan AI secara edukatif.
"Misalnya, AI dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi ide, media simulasi pembelajaran, maupun alat bantu eksplorasi konsep yang kompleks dalam berbagai bidang studi," katanya.
Di sisi lain, sistem pembelajaran di sekolah juga perlu menekankan pentingnya proses berpikir daripada sekadar hasil akhir.
Pendidikan seharusnya mendorong siswa untuk melakukan refleksi, menyusun argumentasi, serta mengembangkan kemampuan analitis yang kuat. Dengan demikian, teknologi AI tidak menjadi pengganti proses berpikir, melainkan sebagai alat pendukung dalam memperkaya pengalaman belajar.
"Upaya lain yang tidak kalah penting adalah merancang program literasi AI bagi siswa. Literasi ini mencakup pemahaman tentang cara kerja teknologi AI, potensi manfaatnya, serta risiko dan etika penggunaannya," kata Widiantara.
Ia menilai dengan literasi yang baik, siswa dapat menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab, bukan sekadar sebagai alat untuk memperoleh jawaban instan.
Dalam perspektif komunikasi dan pendidikan, tantangan utama bukan hanya mengatur penggunaan teknologi, tetapi juga mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi tersebut.
"Pendidikan perlu membangun kesadaran bahwa teknologi hanyalah alat, sementara kemampuan berpikir, nilai etika, dan tanggung jawab tetap menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran," ungkapnya.
Untuk saat ini, kata dia, pembatasan penggunaan AI di sekolah memang masih diperlukan sebagai langkah awal dalam merespons disrupsi teknologi yang sangat cepat.
Namun, dalam jangka panjang, pendekatan yang lebih efektif adalah mengembangkan pendidikan literasi AI yang kritis, etis, dan reflektif.
Dengan demikian, teknologi tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana yang dapat memperkuat kualitas pendidikan dan kesiapan generasi muda menghadapi masa depan.
"Pembatasan penggunaan AI secara total bukan merupakan solusi yang tepat dalam jangka panjang. Di era transformasi digital yang semakin cepat, literasi terhadap teknologi AI justru menjadi keterampilan dasar yang penting dimiliki oleh generasi muda," katanya di Singaraja, Bali, Sabtu.
Menurutnya, jika siswa sama sekali tidak diperkenalkan dengan teknologi ini, mereka berpotensi mengalami ketertinggalan dalam kompetensi global yang kini semakin menuntut kemampuan literasi digital dan kecerdasan buatan.
Ia menjelaskan, penerapan pembatasan yang terlalu ketat di lingkungan sekolah juga dapat menimbulkan konsekuensi lain. Siswa mungkin tetap menggunakan AI secara diam-diam tanpa sepengetahuan guru atau pihak sekolah.
"Situasi ini justru lebih berbahaya karena penggunaan teknologi tersebut terjadi tanpa pengawasan dan tanpa pemahaman etika yang memadai dalam memanfaatkan AI secara bertanggung jawab," ujarnya.
Di masa depan, kata dia, dunia kerja diprediksi akan semakin bergantung pada teknologi kecerdasan buatan. Berbagai sektor industri mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
Jika lembaga pendidikan sepenuhnya melarang penggunaan AI, maka sistem pendidikan berisiko terlepas dari realitas perkembangan sosial dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, peserta didik dapat mengalami kesenjangan keterampilan ketika memasuki dunia kerja.
Situasi tersebut menuntut adanya pendekatan yang lebih seimbang dalam menyikapi penggunaan AI di lingkungan pendidikan. Sekolah tidak hanya berfokus pada pembatasan penggunaan teknologi, tetapi juga perlu merancang strategi pemanfaatan AI secara edukatif.
"Misalnya, AI dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi ide, media simulasi pembelajaran, maupun alat bantu eksplorasi konsep yang kompleks dalam berbagai bidang studi," katanya.
Di sisi lain, sistem pembelajaran di sekolah juga perlu menekankan pentingnya proses berpikir daripada sekadar hasil akhir.
Pendidikan seharusnya mendorong siswa untuk melakukan refleksi, menyusun argumentasi, serta mengembangkan kemampuan analitis yang kuat. Dengan demikian, teknologi AI tidak menjadi pengganti proses berpikir, melainkan sebagai alat pendukung dalam memperkaya pengalaman belajar.
"Upaya lain yang tidak kalah penting adalah merancang program literasi AI bagi siswa. Literasi ini mencakup pemahaman tentang cara kerja teknologi AI, potensi manfaatnya, serta risiko dan etika penggunaannya," kata Widiantara.
Ia menilai dengan literasi yang baik, siswa dapat menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab, bukan sekadar sebagai alat untuk memperoleh jawaban instan.
Dalam perspektif komunikasi dan pendidikan, tantangan utama bukan hanya mengatur penggunaan teknologi, tetapi juga mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi tersebut.
"Pendidikan perlu membangun kesadaran bahwa teknologi hanyalah alat, sementara kemampuan berpikir, nilai etika, dan tanggung jawab tetap menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran," ungkapnya.
Untuk saat ini, kata dia, pembatasan penggunaan AI di sekolah memang masih diperlukan sebagai langkah awal dalam merespons disrupsi teknologi yang sangat cepat.
Namun, dalam jangka panjang, pendekatan yang lebih efektif adalah mengembangkan pendidikan literasi AI yang kritis, etis, dan reflektif.
Dengan demikian, teknologi tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana yang dapat memperkuat kualitas pendidikan dan kesiapan generasi muda menghadapi masa depan.
