Selat Hormuz di antara Teluk Persia dan Teluk Oman merupakan jalur maritim krusial yang mengalirkan sekitar 20 persen konsumsi minyak mentah dunia. Penutupan urat nadi energi global karena perang antara Amerika Serikat-Israel vs Iran ini mengungkit urgensi transisi energi berkeadilan di Indonesia yang jalan di tempat.
Meski begitu, pemerintah memperkirakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional mampu mencukupi kebutuhan hingga sekitar 30 hari ke depan, termasuk untuk lonjakan permintaan saat libur Idul Fitri. Stok yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain dan perang di kawasan Timur Tengah ini bisa berdampak krisis energi di dalam negeri.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, ada indikasi pemerintah justru ingin meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM impor hingga tiga bulan ketimbang mempercepat transisi ke energi terbarukan.
Hal ini terlihat dari rencana mengalihkan impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat sebanyak 25 persen secara nasional karena kesepakatan perdagangan.
Indonesia juga akan mengalihkan porsi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang sebelumnya mayoritas dari Timur Tengah jadi 70 persen dari AS mulai tahun 2026, dan 30 persen sisanya impor LPG berasal dari Timur Tengah. Sementara upaya transisi energi berkeadilan jalan di tempat.
"Ini solusi enggak kreatif, solusi semu, solusi yang membuat kita tidak ke mana-mana. kita tetap blending, impor BBM-nya tetap tinggi, lalu mau dicampur lagi dengan biodiesel yang menambah masalah baru terkait pembukaan lahan untuk sawit," kata Bhima, di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia per akhir 2025 baru mencapai 15,75 persen dari total bauran energi nasional. Angka ini meningkat dari 14,65 persen pada 2024.
Meski kapasitas terpasangnya tumbuh menjadi 15,63 gigawatt, capaian ini masih di bawah target pemerintah. Sementara sektor pembangkit listrik mencatat capaian EBT lebih tinggi yakni 16,3 persen.
Presiden Prabowo Subianto juga ingin Indonesia terlepas dari candu energi fosil.
Bhima membandingkan dengan Jepang yang memiliki stok BBM hingga 254 hari. Selain itu, Jepang memiliki inovasi energi terbarukan yang mengintegrasikan panel surya atap dan baterai kendaraan listrik (EV) sebagai sumber listrik utama yang bisa menghasilkan hingga 100 gigawatt.
Pendekatan yang dilakukan Jepang tersebut tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga mengurangi emisi karbon secara signifikan.
"Jadi Indonesia mau punya apa? Kita cuma ada 23 hari BBM fosil dan LPG importasinya juga banyak. Sementara mau pakai back-up dari energi terbarukannya juga tidak gede dan enggak maju-maju," tuturnya.
Stok energi akibat lonjakan harga BBM dunia atau pengurangan subsidi energi secara drastis ini akan meningkatkan inflasi. Harga pangan dan kebutuhan pokok berpotensi melonjak. Ketika harga serba naik, daya beli menurun, permintaan barang dan jasa juga turun, lalu berujung pada pemutusan hubungan kerja massal.
"Akan ada jutaan orang yang akan menanggung BBM dan LPG dalam harga yang sangat tinggi itu. Inflasi ini yang kena duluan adalah kelas menengah dan kelas bawah," ucap Bhima.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyatakan, perang tidak pernah disebabkan perebutan energi terbarukan. Konflik lebih sering didorong oleh bahan bakar fosil yang terkonsentrasi di lokasi tertentu.
Untuk itu, sudah saatnya pemerintah untuk lebih mengoptimalkan upaya transisi energi yang berkeadilan di Indonesia. Sebab, negara yang bertumpu pada industri ekstraktif merupakan negara yang paling lemah dalam ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.
"Kalau kita bergantung terus dengan energi fosil, ya kita tidak bisa apa-apa. kita harus segera shifting (beralih) dari ketergantungan terhadap energi fosil ke energi yang lebih bersih atau renewable energy," kata Iqbal.
Kini warga amat berharap sikap jelas pemerintah. Sebagai contoh, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memperingatkan rakyatnya untuk bersiap menghadapi dampak ekonomi, target pertumbuhan ekonomi direvisi, menahan pengeluaran negara, hingga menyiapkan jaring pengaman sosial.
Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menambahkan, struktur ekonomi Indonesia bergantung pada ekspor bahan mentah (komoditas), sehingga perekonomian rentan pada fluktuasi harga global. Cara pikir komoditas fokus pada keuntungan jangka pendek saat harga naik, tapi gagap menghadapi dampak sosial-ekonomi saat harga jatuh.
"Indonesia mesti berhenti menjadi bangsa komoditas karena yang dipikir hanya harga naik, harga turun, begitu sudah stabil sedikit langsung balik lagi seperti biasa. Cara pikir ini membuat kita tidak punya rencana jangka panjang," kata Putra.
Pemerintah diharapkan tetap "berisik" menegakkan prinsip diplomasi bebas aktif di forum internasional dan merangkul negara-negara di Timur Tengah demi mendorong deeskalasi perang. Di dalam negeri, ketahanan ekonomi dan kemandirian rantai pasok harus dijaga agar rakyat bisa menghadapi tahun-tahun yang berat ke depan.
"Segala sesuatu yang terjadi sekarang bukan ujuk-ujuk muncul, semua sudah ada riak-riaknya, kita bisa memprediksi gejalanya akan ke arah mana. Artinya harus ada mitigasi yang kuat," kata Agung Nurwijoyo, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga ingin Indonesia terlepas dari candu energi fosil dengan mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga biomassa. Salah satu upayanya dengan menugaskan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.
Salah satu langkah untuk menghindari krisis adalah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT. Dalam jangka pendek, Prabowo memerintahkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW) kepada Bahlil agar menjadi swasembada energi dalam empat tahun ke depan.
"Itu sudah perintah saya. Itu sudah keputusan saya dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini," kata Prabowo pada acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia, di Jakarta, pada Rabu (11/3/2026).
Ia juga menyoroti melimpahnya komoditas seperti kelapa sawit dan singkong yang dapat jadi sumber energi alternatif. Selain itu, jagung dan tebu berpotensi untuk diolah jadi bahan bakar. Di luar sumber daya pertanian, kekayaan energi panas bumi (geothermal) di Indonesia termasuk salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia.
Dengan begitu, di tengah ketegangan geopolitik global dan ketergantungan yang tinggi pada energi fosil impor, momentum krisis akibat perang di Timur Tengah ini menjadi pengingat bahwa kemandirian energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
