JAKARTA, KOMPAS.TV — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin ramah bagi seluruh jemaah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Upaya ini dilakukan melalui penguatan kebijakan serta peningkatan kualitas layanan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Puji Raharjo, saat menghadiri acara “Diseminasi dan Diskusi Publik tentang Hasil Pemantauan Haji Inklusif” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jumat (13/3/2026).
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Calon Jemaah Haji Indonesia Disebut Tetap Fokus Berangkat
Dalam sambutannya, Puji Raharjo menegaskan bahwa ibadah haji merupakan hak setiap muslim tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, maupun status sosial.
“Haji adalah hak dan kewajiban bagi seluruh umat muslim, tidak terkendala suku, bangsa, maupun kondisinya,” ujar Puji Raharjo, dikutip dari Antara.
Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan regulasi dan penguatan kebijakan guna memastikan penyelenggaraan haji semakin inklusif.
Puji menjelaskan bahwa pelayanan haji tidak hanya berorientasi pada jemaah secara umum, tetapi juga harus memberikan perhatian khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan tambahan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.
“Alhamdulillah kita dalam perbaikan regulasi terus digaungkan tentang inklusivitas. Kalau haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Semua jemaah haji tanpa memandang kondisinya harus mendapatkan jaminan layanan yang sama,” katanya.
Ia menambahkan bahwa prinsip utama pelayanan haji Indonesia berlandaskan pada nilai aman, manusiawi, dan aksesibel bagi seluruh jemaah.
Menurut Puji, prinsip tersebut menjadi dasar dalam penguatan layanan haji yang lebih inklusif di masa mendatang.
Baca Juga: Keberangkatan Haji 2026 Terancam Imbas Perang? Ini Tiga Opsi Pemerintah | KOMPAS SIANG
“Kami terus mengedepankan dan memperluas koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh organisasi dan lembaga disabilitas, sehingga kita dapat memberikan ruang yang sama dan ke depan pelayanan jemaah haji menjadi semakin inklusif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Haji dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait peningkatan layanan haji bagi penyandang disabilitas.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara
- haji inklusif
- layanan haji lansia
- Kemenhaj
- penyelenggaraan haji Indonesia
- Komisi Nasional Disabilitas
- pelayanan haji Indonesia
