Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai antisipasi defisit APBN di atas 3% seiring dampak harga minyak melonjak dan rupiah yang ambrol.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa di tengah lonjakan harga minyak global dan nilai tukar rupiah yang merosot, defisit APBN sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara di bawah 3% sulit dipertahankan.
"Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).
Dia menjelaskan terdapat opsi penerbitan Perppu seperti yang juga dilakukan saat pandemi Covid-19. Perppu No. 2/2020 saat pandemi Covid-19 itu melonggarkan batas defisit 3%.
"Nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam Perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu keputusan politik Pak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto]," ujar Airlangga.
Dia menjelaskan terdapat sejumlah isi dalam Perppu yang dipersiapkan berbeda dengan saat pandemi Covid-19.
Baca Juga
- Airlangga: Defisit APBN Bisa Tembus di Atas 3%, Buka Opsi Terbitkan Perppu
- Nusron Ungkap Nasib HGU Investor IKN Usai Dibatalkan MK, Bakal Ada Perppu?
- HGU 190 Tahun IKN Dibatalkan MK, Prabowo Didorong Terbitkan Perppu
Airlangga menjelaskan bahwa dalam Perppu itu nantinya dari sisi penerimaan negara, terdapat insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, tanpa mengubah Undang-Undang Pajak.
Lalu, bea masuk impor terdapat pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Kemudian, terdapat penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Terdapat pula potensi windfall dari PNBP migas dan komoditas.
"Dari sisi penganggaran dan pembiayaan defisit. Defisitnya bisa lebih dari 3%, kemudian anggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa DPR. Dengan Perppu ini kita langsung pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan," kata Airlangga.
Dia juga menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) energi dilanjutkan dan sosial darurat juga bisa ditambahkan dengan Perpres.
Selain itu, pnerbitan surat berharga negara (SBN) bisa berjalan dan bisa menggunakan saldo anggaran lebih (SAL).
Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membuat skenario dampak gejolak harga minyak dunia dan ambrolnya nilai tukar rupiah. Hasilnya, dalam semua skenario baik optimistis hingga terburuk, defisit APBN sulit untuk bisa di bawah 3%.
Dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB.
Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.
Sementara itu, harga minyak dan nilai tukar rupiah memang sedang bergejolak seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel. Perang berdampak pada penutupan Selat Hormuz.
Pasokan minyak saat ini pun terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat perang juga membuat harga minyak kemudian melonjak.
Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (13/3/2026), harga minyak Brent bertengger pada level US$100,46 per barel. Sedangkan minyak yang produksi terbesarnya di Amerika Serikat, West Texas Intermediate (WTI) dijual dengan harga lebih rendah yakni US$95,73 per barel. Meski demikian, harga WTI menjadi yang tertinggi saat penutupan dalam 4 tahun terakhir.
