Momentum Hari Ulang Tahun ke-271 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi saat refleksi bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menuntaskan berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi daerah ini.
Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat DIY sekaligus harapan agar kesejahteraan warga semakin meningkat.
“Selamat Hari Jadi ke-271 DIY. Semoga seluruh rakyat Jogja semakin bahagia. Sekaligus saya juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan menyambut Idulfitri 1447 Hijriah,” kata Eko Suwanto, Jumat (13/3/2026).
Menurut Eko, peringatan hari jadi DIY juga menjadi momentum untuk melihat sejumlah pekerjaan rumah yang masih perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Ia menyebut setidaknya ada tujuh isu utama yang perlu mendapat perhatian, antara lain mitigasi bencana, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, alih fungsi lahan, kualitas lingkungan, hingga keterbatasan fiskal daerah.
DIY, kata dia, merupakan wilayah yang memiliki potensi sekaligus kerentanan bencana. Posisi geografis yang diapit Gunung Merapi di utara dan pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menuntut kesiapsiagaan yang tinggi.
“Kita menikmati keindahan pantai di selatan dan Merapi di utara. Ini adalah anugerah, tetapi sekaligus tantangan. Bagaimana memastikan mitigasi bencana berjalan baik, menghadapi potensi megathrust, ancaman tsunami, hingga aktivitas Merapi yang saat ini berada pada status siaga,” ujarnya.
Selain persoalan bencana, Eko juga menyoroti kondisi kualitas udara dan air di kawasan perkotaan Yogyakarta yang dinilai semakin menurun. Pengelolaan sampah, menurutnya, juga harus dilakukan lebih serius, termasuk memastikan pemilahan sampah dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi setiap tahun. Ia menyebut konversi lahan di DIY mencapai sekitar 200 hektare per tahun menjadi kawasan non-pertanian.
“Sebagai ilustrasi, di Kota Yogyakarta kini hanya tersisa sekitar 34 hektare lahan pertanian dari total luas wilayah 3.281 hektare,” kata Eko, yang juga lulusan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
Dari sisi sosial-ekonomi, DIY masih menghadapi tantangan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, serta pengangguran. Berdasarkan data pembangunan daerah, tingkat kemiskinan di DIY masih berada di kisaran 10,23 persen.
“Secara faktual, ketika saya bertemu langsung dengan warga, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi memprihatinkan,” ujarnya.
Keterbatasan Fiskal Daerah
Di sisi lain, upaya penanganan berbagai persoalan tersebut menghadapi tantangan baru berupa keterbatasan fiskal daerah. Eko menyebut adanya penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan pembiayaan program pembangunan di daerah.
“DIY menghadapi apa yang saya sebut sebagai ‘tsunami fiskal’ dari Jakarta. Dana Keistimewaan turun menjadi Rp 1,581 triliun, berkurang sekitar Rp 581 miliar. Secara keseluruhan APBD DIY tahun 2026 juga turun sekitar Rp 753 miliar,” katanya.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, DPRD DIY mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif, termasuk optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta pemanfaatan aset daerah.
Ia juga mencontohkan program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kolaborasi dengan dana CSR dan Baznas.
“Ada contoh baik dari Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang menjalankan program bedah rumah sekitar tiga unit per minggu dengan dukungan CSR dan Baznas,” ujarnya.
Menurut Eko, upaya lain yang juga perlu dilakukan adalah optimalisasi aset daerah guna menutup berbagai pengurangan anggaran, termasuk penurunan dana desa yang disebutnya mencapai sekitar 74 persen.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Eko menilai DIY tetap memiliki modal sosial dan potensi daerah yang kuat untuk mengatasi persoalan yang ada.
“Dengan semangat Hari Jadi ke-271 DIY, kita harus tetap optimistis. Kuncinya adalah komitmen bersama untuk membantu rakyat dan memastikan program pembangunan berjalan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berpihak kepada masyarakat, antara lain kebijakan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penghapusan denda pajak lima tahun terakhir.
Selain itu, DPRD DIY juga mendorong agar alokasi APBD lebih banyak diarahkan untuk memperkuat pemerintahan di tingkat kelurahan dan kalurahan.
“Tahun 2026 kami mengalokasikan sekitar Rp120 juta untuk setiap kelurahan dan kalurahan di DIY sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan di tingkat paling dekat dengan masyarakat,” ujar Eko.
