Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mendesak Polri mempercepat pengungkapan pelaku dan dalang di balik teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto mengingatkan kasus ini bukan perkara kecil, sebab menyasar pembela Hak Asasi Manusia (HAM).
Oleh karenanya ia menilai, serangan terhadap ini tidak dapat dianggap kasus sepele, karena dapat merusak kredibilitas Indonesia.
Mugiyanto mengatakan pemerintah telah berkomunikasi langsung dengan kepolisian agar proses penyelidikan dipercepat dan kasus tersebut segera diungkap secara terang.
“Kami telah berkomunikasi dengan Polri dan meminta agar dilakukan percepatan atau akselerasi penyelidikan atas peristiwa tersebut; siapa pelakunya, apa motifnya, siapa dalangnya, serta penegakan hukum yang keras, agar peristiwa intimidasi, terror dan kekerasan kepada para pembela HAM atau siapapun, tidak terus terjadi,” kata Mugiyanto, Minggu (15/3).
Menurutnya, pengungkapan kasus secara cepat penting agar publik memperoleh kepastian hukum.
Tanpa kejelasan dari aparat, ia khawatir akan muncul spekulasi liar yang justru memperkeruh situasi.
“Percepatan penyelidikan dan pengungkapan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang peristiwa serangan dengan air keras terhadap saudara Andrie Yunus ini sangat mendesak dilakukan oleh polisi, agar kita semua, termasuk pemerintah, mendapat kepastian, sehingga tidak terjadi spekulasi dan narasi yang liar, yang pada akhirnya menciderai komitmen pemerintah dalam penghormatan dan perlindungan HAM,” ujarnya.
Mugiyanto juga mengingatkan aparat keamanan agar tidak menganggap remeh kasus tersebut.
Ia menilai kekerasan terhadap pembela HAM merupakan persoalan serius yang dapat berdampak pada reputasi Indonesia di tingkat internasional.
“Aparat keamanan jangan menganggap ini persoalan kecil, ini persoalan besar yang bisa menggangggu kredibilitas bangsa Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mugiyanto menegaskan komitmen pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik sebagai bagian dari mekanisme check and balances dalam kehidupan demokrasi.
Pemerintah juga menyampaikan simpati kepada aktivis KontraS yang menjadi korban serangan tersebut. Mugi yang juga eks aktivis 1998 itu, memastikan negara akan menanggung biaya pengobatan dan pemulihan korban hingga tuntas.
