JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mendukung ide Presiden Prabowo Subianto dalam efisiensi anggaran yang mengambil contoh berupa pemotongan gaji anggota DPR hingga menteri.
Pemerintah memang memiliki banyak opsi untuk melakukan efisiensi anggaran negara, salah satunya adalah menekan belanja negara di sejumlah pos pengeluaran.
“Saya sangat mendukung usaha Presiden mencari solusi untuk tetap mensejahterakan rakyat di tengah kondisi keuangan global yang sedang tidak menentu ini. Opsi memang banyak di depan mata, termasuk efisiensi belanja negara,” kata Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Baca juga: Janji Sahroni Setelah Kembali Aktif di DPR: Soal Gaji dan Kepribadian
“Namun pos mana yang harus dikenakan, hendaknya dikaji secara mendalam efek langsung dan turunannya. Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang,” sambungnya.
Namun, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI itu mengingatkan agar wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Menurut Sahroni, kebijakan efisiensi yang tidak dirancang dengan matang berpotensi memunculkan dampak lanjutan.
“Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan, misalnya menurunnya kinerja atau meningkatnya potensi korupsi,” kata dia.
Baca juga: Prabowo Ungkit Pakistan Potong Gaji Anggota DPR dan Menteri Imbas Perang AS-Iran
Meski memberi catatan, Sahroni menegaskan bahwa Fraksi Nasdem DPR RI mendukung keputusan pemerintah, selama bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Tapi pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden: kepentingan rakyat adalah yang utama,” pungkas Sahroni.
Prabowo contohkan negara lain yang potong gaji anggota DPRDiberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global, termasuk akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Prabowo menyebut Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Dia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi contoh yang patut dikaji Indonesia, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah mitigasi untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi global.
Prabowo juga menyoroti kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah Pakistan, termasuk pemotongan gaji pejabat tinggi negara.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
