Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mendorong percepatan pembangunan Proyek Abadi Masela yang telah tertunda selama puluhan tahun.
Dalam pertemuan dengan CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, Minggu, 15 Maret 2026, Bahlil menekankan pentingnya percepatan pengambilan keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) untuk Proyek Abadi Masela yang berada di Laut Arafura.
Proyek gas raksasa ini diperkirakan bernilai sekitar 20 miliar dolar AS atau setara Rp339 triliun dengan kurs Rp16.900 per dolar AS.
Pemerintah menilai proyek tersebut memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur sekaligus sumber pasokan gas bagi industri nasional di masa depan.
Bahlil mengapresiasi perkembangan proyek yang saat ini telah mencapai sekitar 25 persen. Ia berharap tahap Front End Engineering and Design (FEED) dapat dimulai pada kuartal II 2026 atau paling lambat kuartal III 2026.
“Karena kami berkeinginan proyek ini bisa berjalan lebih cepat dan tidak terus tertunda. Sudah 27 tahun proyek ini dibahas, jadi kami berharap prosesnya bisa segera dipercepat,” ujar Bahlil, dikutip Senin, 16 Maret 2026.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah juga membuka kemungkinan keterlibatan lembaga investasi nasional, Danantara, sebagai pembeli gas dari Lapangan Abadi jika hingga akhir April 2026 belum terdapat pembeli yang pasti.
Lapangan Abadi Masela diperkirakan memiliki kapasitas produksi sekitar 9 juta ton per tahun (Million Tonnes Per Annum/MTPA). Pemerintah menilai kehadiran pembeli domestik dapat memberikan kepastian pasar bagi proyek tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Takayuki Ueda menyampaikan komitmen perusahaannya untuk mempercepat realisasi proyek Abadi Masela.
“Terima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia. Kami memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat realisasi proyek ini,” kata Ueda.
Dari sisi perizinan, proyek ini juga menunjukkan perkembangan signifikan. Persetujuan lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diterbitkan pada 13 Februari 2026.
Sebelumnya, izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia juga telah disetujui pada Januari 2026.
Pemerintah menilai dukungan lintas kementerian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa proyek investasi besar ini terus dikawal agar dapat segera direalisasikan.
Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan INPEX agar konsisten menjalankan target tahapan proyek yang telah disepakati sehingga pembangunan Lapangan Abadi Masela dapat segera memasuki tahap konstruksi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor: Redaksi TVRINews
