Perguruan tinggi di Indonesia berkelas dunia atau world class university tidak hanya untuk meningkatkan pengakuan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang berdaya saing global. Keberadaan perguruan tinggi Indonesia yang diperhitungkan dalam berbagai pemeringkatan perguruan tinggi dunia juga bakal dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan belajar mahasiswa internasional.
Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mulai mengaitkan kebijakan dan program perguruan tinggi berdampak melalui peningkatan mahasiswa asing di Indonesia. Di tahun 2030, ditargetkan 115.560 mahasiswa asing berkuliah di Indonesia.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco mengatakan dalam 10 tahun terakhir, ranking perguruan tinggi yang masuk WCU terus membaik. Bahkan, jika dilihat dari pemeringkatan berdasarkan subyek, banyak program studi di perguruan tinggi Indonesia yang punya ranking bagus di tingkat global.
“Kita melihat bahwa internasionalisasi perguan tinggi punya potensi ekonomi yang tinggi,” ucap Badri yang juga Guru Besar di Universitas Airlangga, dalam kegiatan Ngopi Bareng Kemendiktisaintek di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Ia mencontohkan, Australia menggunakan pendidikan tinggi sebagai ekspor di sektor jasa. Di Malaysia, tahun lalu punya 184.000 mahasiwa asing dan membawa dampak ekonomi yang signifikan, termasuk tumbuhnya kota-kota baru.
Menurut Badri, dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar Indonesia memiliki lebih banyak mahasiswa asing, Kemendiktisaintek menggagas dibentuknya Pusat Pengelolaan Mahasiswa Asing (PPMA). Hal ini diharapkan bisa dilaksanakan dengan dasar Instruksi Presiden.
Ini seperti di Malaysia yang punya Education Malaysia Global Services (EMGS) yang menyediakan pengelolaan satu atap bagi mahasiswa asing di Malaysia, mulai dari pengurusan visa, asuransi, termasuk promosi terintegrasi atau terpusat.
“Nanti PPMA juga akan menangani pameran pendidikan tinggi Indonesia, yang ada booth khusus. Selama ini masih per universitas sehingga tidak bisa bersinergi,” kata Badri.
Ia mengatakan perhitungan dampak ekonomi mahasiswa asing di Indonesia pada 2026-2030, diperkirakan Rp 50,7 triliun–Rp 71,3 triliun jika ada 115.560 mahasiswa asing. Ini didapat dari biaya hidup, visa, dan uang kuliah.
Badri memaparkan, Malaysia yang menyasar mahasiswa asing dari Asia, terutama Timur Tengah, mendorong permintaan tinggi pada apartemen dan menumbuhkan kota-kota baru. Bagi perempuan berkeluarga yang kuliah di Malaysia, misalnya, akan membawa suami atau anak, bahkan orangtua. Permintaan apartemen dengan dua ruang tidur pun meningkat.
“Indonesia punya potensi juga untuk membidik negara-negara seperti Afrika dan Timur Tengah. Secara ranking untuk subjek bagus. Seperti teknik pertambangan ITB, masuk ranking 51 secara global. Juga dalam bidang ekonomi Islam dan penyakit topis juga punya potensi,” kata Badri.
Indonesia memiliki modal besar berupa keberagaman sosial-budaya, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, mengatakan dalam waktu dekat akan diluncurkan program sosialisasi mengapa studi di Indonesia. Informasi ini diharapkan dapat menjangkau para calon mahasiswa dari berbagai negara.
Pemerintah Indonesia, lanjut Khairul, selama ini juga menawarkan program beasiswa kuliah bagi mahasiswa asing. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2025 mendukung 250 mahasiswa dari 46 negara yang berkuliah di berbagai kampus di Indonesia.
Menurut Khairul, keberadaan sejumlah perguruan tinggi asing ternama di Indonesia juga dapat menjadi daya tarik. Perguruan tinggi asing dari Inggris dan Australia, misalnya, tidak hanya menyasar mahasiswa Indonesia tetapi juga mahasiswa dari negara-negara tetangga.
Daya tarik kuliah di Indonesia sebenarnya juga didorong dari keunggulan program studi yang dimiliki perguruan tingginya. Dalam pemeringkatan QS WUR, IPB University di peringkat ke-49 dunia, ke-10 di Asia, dan pertama di Asia Tenggara (ASEAN) dalam bidang pertanian dan kehutanan.
Peringkat dunia IPB University dalam dalam bidang pertanian dan kehutanan masuk dalam 10 besar di Asia selama lima tahun berturut-turut. Posisi IPB juga diperhitungkan seperti Kyoto University, The University of Tokyo, dan Seoul National University.
Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah mengatakan berdasarkan QS World University Rankings 2026, UI berada di peringkat ke-189 dunia. Presiden menantang UI untuk bisa tembus peringkat top 100 dunia.
Strategi UI salah satunya membuka program studi yang relevan agar dapat berkontribusi tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga global. Terbaru, misalnya, UI membuka Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) atau Graduate School of Sustainable Development (GSSD). Ini membuka peluang bagi Indonesia tampil sebagai leading actor dalam percaturan akademik dan kebijakan global.
“Di tengah pergeseran geopolitik dan geostrategi dunia, Indonesia memiliki modal besar berupa keberagaman sosial-budaya, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik,” kata Heri.
Secara terpisah, dalam acara yang membahas berbagai tantangan sistemik dalam layanan keimigrasian bagi mahasiswa internasional yang digelar Direktorat Kelembagaan, Kemendiktisiantek, pada Februari lalu, perwakilan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), mengemukan sejumlah isu terkait imigrasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat daya saing Indonesia dalam menarik mahasiswa asing dibanding negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
Masalah yang mengemuka, antara lain tingginya beban administratif kampus sebagai sponsor visa, lamanya waktu pemrosesan, biaya visa yang relatif tinggi, serta keterbatasan transparansi informasi dan integrasi sistem antarinstansi.
“Kita ingin meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang datang ke Indonesia, maka proses administratifnya juga harus kita benahi. Kampus seharusnya fokus pada aspek akademik, sementara sistem layanan perlu dibuat lebih sederhana, cepat, dan pasti,” ujar Tenaga Ahli Mendiktisaintek Hermawan K Dipojono.
Dalam pertemuan tersebut, perguruan tinggi mendorong transformasi peran sponsor. Mekanisme pengajuan dan pembayaran visa seharusnya bisa secara mandiri oleh mahasiswa asing dengan menggunakan Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi. Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban operasional kampus sehingga institusi pendidikan dapat lebih fokus pada penguatan aspek akademik, pembinaan mahasiswa, serta pengawasan mutu.
Selain itu, perlu ada kepastian standar waktu layanan maksimal empat hari kerja, penguatan call center atau help desk khusus di Direktorat Jenderal Imigrasi, keterbukaan informasi teknis melalui laman resmi, serta integrasi sistem izin belajar Kemdiktisaintek dengan sistem e-visa dan ITAS milik Imigrasi untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi layanan.
Hermawan menambahkan pembenahan sistem visa mahasiswa asing merupakan bagian fundamental dari strategi internasionalisasi pendidikan tinggi Indonesia. Visa menjadi pintu masuk yang membentuk kesan awal mahasiswa internasional terhadap Indonesia.
Sementara itu, Direktur Kelembagaan, Kemendiktisiantek, Mukhamad Najib, menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun tata kelola layanan publik yang adaptif dan berorientasi solusi. “Ini bukan semata isu perguruan tinggi, melainkan menyangkut sistem pelayanan publik secara keseluruhan. Diperlukan penyamaan persepsi dan langkah bersama agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar aplikatif di lapangan,” ujar Najib.
Ke depannya, kata Najib, perlu dirumuskan arah kebijakan yang lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan jumlah dan layanan mahasiswa internasional di Indonesia. Termasuk pembahasan mengenai reformasi biaya dan prosedur, serta kemungkinan penurunan tarif student visa.
Selain itu, ada pula dorongan untuk pemberian fasilitas “nol rupiah” bagi komponen keimigrasian penerima beasiswa di perguruan tinggi negeri, penghapusan kewajiban keluar wilayah Indonesia saat perpindahan jenjang studi, serta pemberian izin kerja paruh waktu (part-time) bagi mahasiswa asing dalam konteks akademik, seperti asisten dosen, asisten peneliti, atau magang riset.
