FAJAR, JAKARTA – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Permintaan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, pada Senin (16/3/2026).
Staf Advokasi YLBHI sekaligus anggota TAUD, Afif Abdul Qoyum, menegaskan bahwa dalam proses pembentukannya, tim investigasi tersebut harus berkonsultasi dengan pendamping dan keluarga korban. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin pengungkapan fakta yang objektif, menyeluruh, serta memastikan proses hukum berjalan bebas dari tekanan berbagai kepentingan.
“Kami meminta Presiden membentuk tim investigasi independen untuk menjamin pengungkapan fakta yang objektif dan memastikan keseluruhan pelaku dimintai pertanggungjawaban tanpa hambatan konflik kepentingan,” ujar Afif dalam keterangannya.
Selain desakan kepada Presiden, TAUD juga menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar memerintahkan jajaran Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Pusat untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel. Hingga saat ini, polisi dilaporkan telah mengamankan 86 rekaman CCTV dan mengidentifikasi setidaknya empat orang terduga pelaku penyiraman.
Lebih lanjut, Afif menekankan peran penting Jaksa Agung untuk menunjuk jaksa peneliti sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini diperlukan untuk mengoordinasikan penyidik dan penuntut umum guna menjangkau aktor intelektual di balik serangan tersebut.
Serangan terhadap Andrie Yunus ini dipandang luas oleh berbagai pihak, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebagai teror terhadap seluruh gerakan pembela HAM di Indonesia. TAUD berharap pemerintah dapat bertindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan demi menjamin keadilan bagi korban. (jpnn/*)
