Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akan efisiensi anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam batas aman 3%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto jelaskan, rencana tersebut disusun untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi ekonomi yang lebih berat. Semisal imbas kenaikan harga minyak global yang berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik.
"Jadi yang pertama tadi terkait dengan skenario Itu adalah skenario saat kita kritis atau krisis. Nah langkah yang diambil per hari ini adalah pemotongan anggaran supaya defisit tidak lewat daripada 3%," kata Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Lanjutnya mengatakan, rencana besaran penghematan anggaran yang dilakukan setiap K/L masih dinamis dan sangat bergantung pada berbagai faktor, terutama perkembangan harga minyak dunia.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga mempertimbangkan potensi peningkatan pendapatan negara dari sektor komoditas.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi secara berkala. Evaluasi kebijakan fiskal akan dilakukan secara dinamis sebagaimana dengan memonitor kondisi ekonomi setiap bulan untuk menentukan langkah lanjutan yang diperlukan.
"Kami sudah dengan Menteri Keuangan dan beberapa Menteri dari K/L besar sudah mempersiapkan apa saja yang bisa diefisientkan," bebernya.
Airlangga mengatakan efisiensi anggaran yang dimaksud bisa berupa pemangkasan anggaran belanja barang dan jasa K/L. Termasuk di antaranya anggan belanja aparatur negara alias penerimaan ASN baru hingga perjalanan dinas K/L.
"Efisiensi itu bisa macam-macam, bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan," ucap Airlangga.
Selain efisiensi belanja barang dan jasa, Airlangga mengatakan efisiensi bisa dilakukan dari pemangkasan pada program-program non-prioritas masing-masing K/L. Namun tentu seluruh rencana efisiensi ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Prabowo sebelum ditindaklanjuti.
"Masing-masing K/L juga ada program nanti yang bisa disisir. Jadi mungkin itu saja yang kita persiapkan sampai saat sekarang. Nanti sesudah datanya diselesaikan dan sudah dilaporkan ke Bapak Presiden, nanti baru kita umumkan lagi kepada teman-teman," ucapnya.
