Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar modal Indonesia tengah berada dalam fase penyesuaian yang sangat tajam. Sejak guncangan terjadi di akhir Januari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum juga membaik hingga pertengahan Maret.
IHSG yang sempat bertengger di rekor tertingginya pada level 9.174,47 di Selasa (20/1/2026), kini jatuh signifikan ke level 7.000 pada hair ini, Selasa (17/3/2026).
Dalam kurun waktu hampiri dua bulan, IHSG telah terdepresiasi sebesar 24,6% atau kehilangan 2.257,15 poin. Penurunan nilai kapitalisasi pasar yang masif dalam jangka waktu singkat ini merupakan akumulasi dari rentetan sentimen negatif yang saling berkaitan, baik dari sisi struktural domestik maupun eskalasi geopolitik global.
Berikut adalah penjabaran 10 faktor utama yang menjadi katalis tekanan pasar sejak akhir Januari 2026:
1. Pembekuan Evaluasi MSCI dan Ketidakpastian Aturan Free Float (28 Januari 2026)
Lembaga pemeringkat indeks global, MSCI, menetapkan pembekuan sementara (interim freeze) terhadap penyesuaian konstituen indeks saham Indonesia. Keputusan ini diambil karena adanya kekhawatiran dari investor institusi global mengenai transparansi kepemilikan saham riil di pasar domestik.
Sebagai respons, otoritas bursa memproses wacana kenaikan batas minimal saham publik (free float) dari 7,5% menjadi 15%.
Wacana ini menciptakan supply overhang di pasar, karena investor mengantisipasi pelepasan saham besar-besaran oleh pemegang saham pengendali emiten big caps untuk memenuhi kuota tersebut, yang otomatis menekan harga saham di pasar sekunder.
2. Revisi Rekomendasi Institusi Keuangan Asing (29 Januari - 1 Februari 2026)
Merespons wacana perubahan free float dan potensi terhentinya arus dana pasif (passive fund flow) dari indeks MSCI, sejumlah bank investasi Tier-1 global mengambil langkah mitigasi.
Goldman Sachs menjadi yang pertama dengan memangkas rekomendasi portofolio ekuitas Indonesia menjadi Underweight pada 29 Januari. Langkah ini diikuti oleh UBS dan Nomura yang menurunkan pandangan mereka menjadi posisi Netral.
Revisi rekomendasi serentak ini memicu pelepasan aset oleh manajer investasi asing yang menggunakan acuan riset tersebut sehingga IHSG mendapatkan sentimen buruk tambahan yang menekan kinerja.
3. Transisi Pimpinan OJK (30 Januari 2026)
Di tengah tingginya tekanan jual dan tuntutan reformasi transparansi bursa, pasar dihadapkan pada ketidakpastian institusional. Pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama sejumlah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menciptakan kekosongan kepemimpinan sementara.
Transisi mendadak ini memicu keraguan terhadap arah kebijakan jangka pendek, sehingga memicu aksi sell-off di pasar dan memicu kepanikan pasar untuk melikuidasi asetnya.
4. Pembatalan Tarif Era Trump oleh Mahkamah Agung AS (20 Februari 2026)
Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan pada administrasi sebelumnya menciptakan perombakan pada rantai pasok global.
Meskipun dalam jangka panjang dapat menormalkan perdagangan, transisi mendadak ini memaksa perusahaan multinasional dan eksportir negara berkembang-termasuk Indonesia-untuk kembali menyesuaikan strategi harga dan rute distribusi.
Ketidakpastian operasional ini membuat investor menahan eksposur pada emiten berorientasi ekspor. Tepat sehari sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan tanda tangan kontrak counter tarif resiprokal menjadi 19% pada barang-barang Indonesia serta pemberian data konsumsi Indonesia ke AS.
5. Eskalasi Konflik AS-Iran Pasca Insiden Khamenei (Februari - Maret 2026)
Geopolitik global memanas drastis menyusul insiden yang berujung pada tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Khamenei. Pecahnya konflik militer terbuka antara AS dan Iran menghapus selera risiko (risk appetite) di pasar finansial.
Terjadi fenomena flight to safety berskala besar, di mana modal asing ditarik keluar dari aset berisiko di negara berkembang menuju instrumen aman seperti obligasi pemerintah AS (US Treasury) dan Bitcoin yang pada beberapa hari sejak eskalasi geopolitik tersebut terjadi mengalami kenaikan cukup signifikan.
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks at the Hussayniyeh of Imam Khomeini in Tehran, Iran, August 13, 2018. Official Khamenei website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
6. Penutupan Jalur Distribusi Selat Hormuz (Maret 2026)
Sebagai konsekuensi logis dari konflik bersenjata di Timur Tengah, Selat Hormuz terpaksa ditutup. Mengingat selat ini merupakan jalur arteri bagi sekitar 20% pasokan minyak mentah dunia, penutupannya langsung menciptakan guncangan pasokan (supply shock).
Harga patokan minyak mentah global melonjak tajam, memberikan beban ganda bagi negara net importer minyak seperti Indonesia, baik dari sisi neraca perdagangan maupun stabilitas fiskal.
Hingga hari ini Senin (16/3/2026), harga Brent dan WTI tengah bertengger di level yang cukup tinggi berada di kisaran U$98 untuk WTI dan US$103 untuk Brent. Di mana sebelum eskalasi perang Iran-AS ini terjadi, harga WTI masih di US$66 dan Brent di US$70
7. Penurunan Outlook oleh Fitch dan Moody's (Februari - Maret 2026)
Mencermati kerentanan fiskal dan tata kelola kebijakan ekonomi, dua lembaga pemeringkat kredit utama, Fitch Ratings (4 Maret) dan Moody's Ratings (5 Februari), secara berurutan merevisi outlook utang Indonesia menjadi Negatif, meski tetap mempertahankan peringkat di level Investment Grade (BBB/Baa2).
Keputusan ini didorong oleh persepsi meningkatnya ketidakpastian kebijakan makroekonomi dan pelemahan kredibilitas kerangka fiskal di tengah kecenderungan sentralisasi pengambilan keputusan.
Kedua lembaga menyoroti risiko pelebaran defisit APBN yang diproyeksikan mencapai 2,9% terhadap PDB pada 2026 akibat ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan 8% sekaligus membiayai program sosial ekspansif seperti MBG.
Risiko ini diperparah oleh rasio penerimaan negara yang diprediksi hanya mencapai 13,3% dari PDB, jauh di bawah median negara berperingkat setara (25,5%).
Selain itu, munculnya lembaga sovereign wealth fund baru, Danantara, memicu kekhawatiran terkait potensi beban kuasi-fiskal yang kurang transparan.
Kombinasi antara lemahnya koordinasi antarkebijakan, sempitnya ruang fiskal, serta indikator tata kelola institusional yang tertinggal, memicu kekhawatiran global terhadap keberlanjutan stabilitas makroekonomi, yang berpotensi meningkatkan biaya pinjaman (cost of fund) negara secara signifikan.
8. Pembengkakan Proyeksi Defisit APBN di Atas 3% (Maret 2026)
Untuk meredam laju inflasi agar tidak semakin liar, pemerintah harus menahan harga energi domestik dengan konsekuensi membengkaknya alokasi subsidi kompensasi energi (BBM dan listrik).
Analis makroekonomi memproyeksikan beban subsidi ini akan mendorong defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menembus batas disiplin fiskal 3% terhadap PDB. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas kesinambungan fiskal jangka menengah dan rencana penerbitan utang baru.
Dengan hal ini Presiden Prabowo sudah menjelaskan bahwa pemerintah hanya akan melampaui pada defisit lebih APBN 3% dari PDB apabila terjadi krisis besar terutama akibat kenaikan harga minyak dunia yang sedang terjadi saat ini akan berkepanjangan.
9. Anomali Pergerakan Indeks Dolar (Mulai 28 Januari 2026)
Sejak akhir Januari, terlihat tekanan depresiasi yang persisten pada nilai tukar Rupiah, terlepas dari pergerakan Indeks Dolar AS (DXY). Pada 28 Januari, DXY berada di 96,44 dengan Rupiah Rp16.700/USD. Saat DXY turun pada 29 Januari (96,28), Rupiah justru melemah ke Rp16.745/USD.
Tren ini memburuk ketika DXY menguat, puncaknya pada Senin (16/3/2026), DXY menyentuh 100,33 dan Rupiah terperosok ke Rp16.985/USD. Indeks dolar melejit kembali seiring memanasnya perang. Investor ramai memburu dolar karena dua faktor.
Faktor pertama, dolar AS adalah aset aman di tengah ketidakpastian politik. Faktor kedua, lonjakan harga minyak di tengah perang diperkirakan akan melambungkan inflasi AS. Kondisi ini diperkirakan akan membuat bank sentra AS The Federal Reserve (The Fed) akan menahan pemangkasan suku bunga.
10. Arus Keluar Dana Asing (Capital Outflow) Sebesar Rp11,32 Triliun (28 Januari - 13 Maret 2026)
Dinamika geopolitik dan ketidakpastian struktural di dalam negeri berdampak langsung pada pergerakan arus modal asing. Berdasarkan data perdagangan sejak 28 Januari hingga 13 Maret 2026, pasar saham Indonesia mencatatkan net foreign sell dengan total mencapai Rp11,32 triliun hingga Jumat (13/3/2026).
Tekanan jual paling masif terjadi tepat setelah pengumuman pembekuan evaluasi MSCI. Pada periode 28-30 Januari 2026, investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp12,33 triliun hanya dalam tiga hari perdagangan yaitu dari Rp6,17 triliun, Rp4,63 triliun, dan Rp1,53 triliun pada 28-30 Januari 2026 secara berurutan.
Meskipun sempat terjadi inflow yang cukup signifikan, seperti pada 25 Februari (Rp2,74 triliun) dan 3 Maret (Rp3,44 triliun), walaupun akumulasi keseluruhan tetap didominasi oleh tekanan jual.
Hal ini mengkonfirmasi bahwa investor institusi global secara konsisten melakukan pengurangan porsi kepemilikan atau underweight pada aset berisiko di Indonesia selama periode krisis hingga saat ini.
-
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
(gls/gls) Add as a preferredsource on Google
