Badan Gizi Nasional (BGN) meminta bantuan dari Kejaksaan untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), khususnya terkait anggaran ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani di Kejaksaan Agung, Selasa (17/3).
Sejauh ini, BGN mempunyai Deputi Pemantauan dan Pengawasan dengan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pengawasan penyaluran anggaran ke SPPG.
“Sekarang kita ingin menambah satu komponen pengawasan, yaitu melalui seluruh komponen Jaksa Agung yang ada di daerah. Di daerah-daerah ada Kajari ya, tetapi Jamintel memiliki intel-intel yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di desa-desa,” kata Dadan.
"Jamintel memiliki intel-intel yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di desa-desa. Jadi kami tadi membicarakan terkait mekanisme tambahan pengawasan agar komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, di desa-desa ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG di seluruh Indonesia," sambungnya.
Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan karena besarnya aliran dana program MBG. Sebanyak 93 persen anggaran BGN disalurkan langsung ke SPPG melalui virtual account.
Saat ini, kata Dadan, terdapat 25.570 SPPG di seluruh Indonesia, dengan rata-rata anggaran sekitar Rp 1 miliar per bulan per unit.
"Setiap SPPG rata-rata di Jawa, di Sumatera, itu menerima uang per bulan Rp 1 miliar. Kecuali untuk daerah-daerah yang dengan kemahalan tinggi seperti Papua, daerah-daerah timur yang bisa di atas itu," papar Dadan.
"Uang itu banyak mengalir di bawah," imbuhnya.
Menurut Dadan, kerja sama dengan Kejaksaan sudah dilakukan BGN sejak program berjalan. Namun, kini akan dilakukan secara lebih intensif.
“Dari awal kita sudah bekerja sama, cuma sekarang lebih intens, terutama untuk pengawasan di seluruh SPPG di seluruh Indonesia. Jadi kita akan mendapat laporan lebih sering,” ujarnya.
BGN juga tengah mengembangkan sistem digital terintegrasi dengan Kejagung untuk mempercepat pelaporan.
“Kita sedang meng-connect-kan digitalisasi antara BGN dan Kejaksaan Agung sehingga laporannya real-time,” sambung dia.
BGN Tutup 62 SPPG karena Menu Tak SesuaiPerihal pengawasan ini, Dadan mengungkapkan bahwa setidaknya 62 SPPG ditutup sementara karena menyajikan menu yang tidak sesuai, baik minimalis maupun kualitasnya kurang baik.
"Baik menu minimalis maupun menu yang kurang baik. Itu 62 SPPG yang selama Ramadan ini kita tutup dulu sementara," ucap dia.
Meski demikian, ia menilai jumlah tersebut kecil dibanding total SPPG yang beroperasi dengan baik.
“Vocal minority jadinya ya kan. 62 tapi membuat viral seluruhnya. Padahal sebagian besar melaksanakan dengan baik,” tutur dia.
Dadan menegaskan, pendekatan yang dilakukan masih bersifat preventif, dengan tujuan mendorong mitra bekerja lebih optimal dan transparan.
