Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) secara luas, sebagai upaya menekan konsumsi energi nasional sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa negara lain.
Alasannya, Bahlil menilai bahwa pasokan energi di dalam negeri saat ini terbilang masih aman, seiring perkembangan situasi geopolitik global yang menurutnya mulai menunjukkan tanda-tanda positif.
Hal itu terkait dengan perang yang pecah di Timur Tengah antara Iran melawan AS-Israel, dan berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Namun, Bahlil mengatakan bahwa saat ini sudah ada kebijakan buka-tutup yang diberlakukan di selat tersebut.
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Hal itulah yang menurutnya memungkinkan kapal-kapal dari negara tertentu di luar Israel dan AS, telah kembali melakukan aktivitas dan komunikasi di kawasan itu. Bahlil menilai, hal itu merupakan sebuah perkembangan positif bagi stabilitas distribusi energi global.
"Jadi bagi kapal-kapal dari negara-negara yang bukan Israel dan Amerika itu, sekarang sudah bisa untuk terjadi komunikasi. Dan sebenarnya ini adalah sebuah perkembangan yang positif," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.
Sementara dari sisi domestik, Bahlil memastikan bahwa ketersediaan energi nasional saat ini masih terkendali. Terlebih untuk stok BBM, LPG, dan listrik, dipastikan berada pada level aman sesuai dengan standar minimal cadangan nasional.
Kondisi serupa juga terjadi pada stok batu bara untuk pembangkit listrik, yang menurutnya juga masih berada dalam batas aman dengan rata-rata cadangan di kisaran 14-15 hari sesuai standar minimal nasional.
Dengan demikian, Bahlil menilai bahwa belum ada urgensi untuk mengambil langkah ekstrem seperti penerapan WFH secara masif.
Namun, Bahlil mengakui bahwa saat ini pemerintah juga terus mengkaji opsi kebijakan pemberlakukan WFH untuk penghematan energi tersebut, utamanya soal efektivitas dalam menekan konsumsi energi. Dia mengaku, pemerintah masih harus menanti perkembangan ke depannya terkait kebijakan-kebijakan semacam itu.
"Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tapi lagi dikaji tentang apakah kita memang membutuhkan WFH," ujarnya.
