Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk memberhentikan sementara 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyajikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai dengan anggaran selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil karena menu yang disajikan baik itu minimalis maupun kurang baik.
"Minimal ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu, baik itu menu minimalis maupun menu yang kurang baik, itu yang selama Ramadhan ini kita tutup dulu sementara," ujarnya, di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Tidak SesuaiPenutupan 62 SPPG ini menjadi vocal minority, terutama di kalangan warganet dan viral di media sosial, padahal ada banyak SPPG-SPPG lain yang bagus tetapi masih menjadi silent majority.
"Padahal ada 25.000 lebih SPPG yang berjalan, tetapi 62 itu yang membuat menu kurang sesuai dan minimalis yang membuat viral, jadinya vocal minority, kan? 62 tetapi membuat viral seluruhnya, padahal sebagian besar kan melaksanakan dengan baik. Jadi, kami ingin yang 62 itu makin lama makin kecil, sehingga laporan yang keluar itu adalah yang silent majority ini, jadi harus diungkap bahwa (SPPG) yang bagus-bagus itu banyak," katanya.
Selain 62 SPPG yang bermasalah dalam penyajian menu, BNG juga menutup sementara sejumlah SPPG lain yang belum memenuhi syarat administratif, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sertifikasi laik hifiene sanitasi (SLHS).
Dadan menyatakan bahwa penutupan dilakukan untuk melindungi kualitas dan integritas program MBG, serta untuk memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan makanan yang sesuai dengan nilai gizi yang seharusnya.
"Kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nanti kalau dia mengulangi lagi pelanggarannya, tidak tertutup kemungkinan untuk ditutup permanen," kata dia.
Pengawasan SPPG Oleh Bebagai PihakBGN juga memperkuat pengawasan dengan melibarkan berbagai pihak, mulai dari intrenal lembaga, audit oleh BPKP, hingga kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan anggaran dalam operasional SPPG.
Langkah ini diambil agar ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penggunaan dana publik.
“Jadi ini juga sekaligus saya mengingatkan kepada seluruh mitra agar menggunakan uang sesuai dengan SOP yang ada, sesuai juknis yang ada. Jadi digunakan seoptimal mungkin, setransparan mungkin untuk penggunaan program Makan Bergizi Gratis," katanya.
