JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) asimetris sebagai jalan tengah antara pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung.
"Kita mengusulkan silakan asimetris gitu ya, bisa (secara) langsung untuk daerah-daerah yang memang memenuhi syarat, bisa tidak langsung melalui DPRD yang adendum," kata wanita yang akrab disapa Wiwik ini dalam acara diskusi yang digelar Keluarga Besar Mantan Komisi Pemilihan Umum (KBM-KPU) di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Dia mengatakan, pilkada langsung bisa dilakukan untuk daerah yang memiliki kriteria fiskal yang kuat.
Baca juga: Eks Anggota KPU Gelar Diskusi Revisi UU Pemilu, Siapkan Masukan untuk Pemerintah dan DPR
Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga stabil dan tingkat pendidikan masyarakatnya yang sudah cukup tinggi.
"Jadi IPM (indeks pembangunan manusia) dan sebagainya (harus terpenuhi)," katanya.
Namun untuk daerah yang belum siap untuk menjalankan pilkada secara langsung, seperti kemampuan keuangan yang masih minim, bisa dilakukan secara tidak langsung.
"Kayak di Papua, kalau kita paksakan gimana kan gitu ya," tutur Wiwik.
Namun bukan berarti pilkada tidak langsung akan mengadopsi cara Orde Baru, dengan memilih langsung dan diatur lewat DPRD.
Dia mengusulkan agar ada konvensi merekrut calon pemimpin dari partai lokal di daerah.
Baca juga: Revisi UU Pemilu Diharapkan Tidak Buat Demokrasi Mundur
Peran KPU Daerah tetap ada dengan merekrut tim panelis dan panitia seleksi yang terdiri dari masyarakat sipil, kampus, tokoh, dan ormas.
Mereka nantinya akan diminta melakukan fit and proper test dari hasil konvensi partai-partai politik.
Maka nanti akan diutamakan bukan popularitas yang diutamakan integritas kualitas kan gitu lalu leadership-nya dan sebagainya life history-nya kan gitu nanti semua dilihat," imbuhnya.
Cara ini dinilai tidak akan mengurangi substansi suara rakyat, karena pemilihan melalui fit and proper test ini akan dilihat langsung oleh masyarakat lewat siaran televisi atau panggung lokal.
"Yang penting itu apakah nanti representativeness dan governability itu dipertimbangkan secara sangat serius dalam pemilu itu, karena itu yang kita harapkan pemilu tidak berjalan di ruang kosong pilkada demikian juga dampaknya terhadap pemerintahan yang tadi itu pemerintahan yang bersih dan berwibawa," kata Wiwik.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
