Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza ditunda dan seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace saat ini masih ditangguhkan.
Pernyataan Resmi Kemlu RIJuru Bicara Kemlu RI Nabyl A. Mulachela menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai respons atas dinamika situasi internasional yang berkembang.
"Kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold)," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional tetap berada di bawah kendali nasional.
"Partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), serta selaras dengan politik luar negeri bebas-aktif, kepentingan nasional RI dan hukum internasional," ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan mengenai rencana pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza yang disebut akan dimulai pada Mei.
Latar Belakang dan Situasi TerkiniSebelumnya, laporan dari Anadolu yang mengutip media Israel KAN menyebut Israel tengah mempersiapkan pengerahan pasukan internasional di Gaza sebagai bagian dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pasukan tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 5.000 tentara dari Indonesia serta puluhan personel dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo.
Operasi disebut dapat dimulai pada 1 Mei dengan penempatan awal di sekitar kota Palestina yang dibangun di Rafah, Gaza selatan, sebelum diperluas ke wilayah lain.
Delegasi militer dari negara peserta juga disebut akan melakukan peninjauan lapangan ke Israel dalam waktu dua minggu sebelum pengerahan.
Pada 6 Maret, Kemlu RI telah lebih dahulu menangguhkan pembahasan Dewan Perdamaian setelah terjadi eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pada 28 Februari.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkan menyatakan fokus Indonesia saat ini adalah memantau situasi di Timur Tengah dan memastikan keselamatan warga negara Indonesia.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu beberapa hari yang lalu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau, istilahnya, on-hold," katanya.
